Makassar, IDN Times - Sehari setelah Pemerintah Kota Makassar mengantongi izin pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), terjadi lonjakan besar jumlah pasien positif COVID-19 di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Berdasarkan data milik pemerintah pusat per hari Jumat (17/4) pukul 17.00 WITA, dikonfirmasi terdapat 61 kasus baru untuk wilayah Sulsel. Akumulasi pasien positif pun telah berada di angka 332 orang. Ini jadi penambahan terbanyak sejak Pemerintah Provinsi Selatan mengumumkan dua kasus pertama pada 19 Maret silam.

Dengan ini, Sulsel pun naik dari posisi enam ke peringkat empat kasus terbanyak se-Indonesia. Di bawah DKI Jakarta (2.815 kasus), Jawa Barat (632 kasus) dan Jawa Timur (522 kasus).

Hanya ada penambahan satu pasien yang dinyatakan sembuh di Sulsel, sehingga jumlahnya ada 43 orang. Sementara jumlah pasien yang meninggal belum bergeming di angka 23, tak berubah sejak hari Kamis (16/4) kemarin.

Dalam data nasional, ada penambahan 407 kasus baru sehingga total pasien positif corona virus di seluruh Indonesia secara kumulatif yakni 5.923 orang. Tren positif masih ditunjukkan oleh grafik pasien yang telah pulih. Tercatat 59 orang menyusul dalam daftar pasien sembuh, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 607 orang.

Dalam laporan harian yang sama, laporan pasien meninggal sebanyak 24 orang. Alhasil jumlah kematian telah berada di angka 520 orang.

Dalam konferensi pers harian di kantor pusat BNPB Jakarta pada Jumat (17/4) sore, Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 menyinggung tentang menjamurnya berita hoaks di sejumlah media sosial dan aplikasi pesan singkat.

Institusi penegak hukum Polri disebut telah mengambil sejumlah tindakan demi menekan tersebarnya kabar-kabar palsu yang meresahkan.

Masyarakat pun diajak agar cermat memilah informasi perihal COVID-19 yang diterima, serta mengandalkan beberapa layanan milik pemerintah. Mulai dari situs dan hotline resmi milik Kemenkes, layanan telemedicine serta media tepercaya.

"Mari bersama-sama untuk tetap berada dalam jalur informasi yang benar, jalur informasi yang bisa dipertanggung jawabkan, jalur informasi yang diberikan oleh pemerintah dan para ahli," ujar Achmad Yurianto dalam siaran langsung di TVRI.

Baca Juga: [LINIMASA] Perkembangan Terbaru Kasus Virus Corona di Sulawesi Selatan