Gowa Tetapkan Dana Hibah Pilkada 2024 Sebesar Rp90 Miliar
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Gowa dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024 mendatang. Anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp90 miliar.
Penandatangan dana hibah dilaksanakan di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Jumat (29/09/2023). Acara penandatanganan dihadiri Bupati Gowa Adnan Puritha Ichsan,Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Gowa Fitra Syahdanul dan Ketua Bawaslu Gowa Suharly.
"Kalau KPU Gowa itu Rp60 miliar, sementara Bawaslu Gowa Rp15 miliar, termasuk anggaran pengamanan juga sekitar Rp15 miliar," kata Adnan.
1. Menunda beberapa program
Pemkab Gowa, lanjut Adnan, telah mempersiapkan dana hibah pilkada sejak keluarnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tentang pendanaan pilkada. Pihaknya langsung berkonsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD Kabupaten Gowa.
Dalam konsolidasi itu, mereka mengoreksi beberapa program yang sedang berjalan tahun ini. Karena Pilkada menjadi tanggung jawab Pemda, maka program yang tidak terlalu mendesak dikesampingkan dulu.
"Tentu ada beberapa program yang kita lakukan penundaan untuk bisa mengalokasikan anggaran Pilkada," kata Adnan.
2. Ada dana sharing dari Pemprov
Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul, mengatakan bahwa dana yang dianggarkan ke KPU Gowa sebanyak Rp60 miliar. Hanya saja karena ada dana sharing ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan makanya hanya sekitar Rp51 miliar.
"Dananya sekitar Rp60 miliar atau lebih tepatnya Rp51 miliar karena ada dana sharing untuk provinsi dan sosialisasi itu ditanggung provinsi," kata Fitra.
3. Gowa daerah pertama di Sulsel yang teken NPHD
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyebut bahwa Gowa merupakan daerah pertama di Sulsel yang menandatangani NPHD Pilkada. Kalau untuk nasional, Gowa merupakan daerah ke-9.
Dia pun meminta kepala daerah lain di Sulsel untuk belajar kepada Gowa agar mendorong NPHD-nya. Dengan begitu, Sulsel akan menjadi provinsi yang paling siap melaksanakan pilkada.
"Saya akan dorong kabupaten dan kota di minggu-minggu ini untuk bisa melakukan penandatanganan NPHD ini," katanya.
