Pengamat Ekonomi Unhas: Sembako Kena PPN akan Menyulitkan Rakyat
Ilustrasi pembeli berbelanja dengan sekat tirai pelindung plastik pada kios jualan di Pasar Kaget Borong Indah, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/5/2020). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Wacana Kementerian Keuangan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kebutuhan pokok atau sembako dari 10 menjadi 12 persen dinilai tidak tepat. Apalagi dalam situasi pandemik COVID-19 yang juga belum mereda.
Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin Anas Anwar Makkatutu menjelaskan, beban negara di tengah pandemik memang akan berkurang dengan menaikkan pajak. Tapi di sisi lain, kata dia, masyarakat pasti akan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat dari pengenaan PPN sembako.
"Itu kan akan memaksa. Masyarakat akan kesulitan karena di situasi sekarang pendapatannya kurang, bahkan mungkin tidak ada pendapatan, sementara barang harus dibeli dengan harga mahal," kata Anas saat dihubungi IDN Times via telepon, Minggu (20/6/2021).
1. Menaikkan pajak dianggap tidak adil dan memaksa
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)Dalam kondisi seperti saat ini, kata Anas, salah satu cara untuk menutupi defisit APBN akibat pandemik COVID-19 memang dengan cara menambah pendapatan negara. Akan tetapi, menambah pendapatan dengan cara menaikkan pajak justru bersifat memaksa di saat yang sangat tidak tepat. Masyarakat yang sudah sulit secara ekonomi masih harus dipaksa membayar pajak.
Menaikkan pajak juga harus berdasarkan asas keadilan, menurut Anas. Namun begitu, Anas menilai sembako yang dikenakan pajak sama sekali tidak adil jika di sisi lain ada barang mewah yang justru tidak dikenakan pajak.
"Sembako adalah bahan primer yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dalam kondisi sekarang ini pasti masyarakat akan semakin kesulitan," imbuhnya.
2. Pemerintah seharusnya menangguhkan proyek yang membebani APBN
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)Alih-alih menaikkan tarif pajak, pemerintah dinilai perlu mengeluarkan kebijakan alternatif lain yang tidak membebani masyarakat dan tetap bisa memulihkan ekonomi. Sebab, hampir semua negara juga mengalami kesulitan yang sama.
Anas menyebut, kebijakan pemerintah cenderung inkonsisten sejak awal. Sebelumnya, pemerintah mengaku bahwa semua anggaran negara difokuskan untuk penyelesaian pandemik dulu. Tapi faktanya pandemik belum usai tapi pemerintah telah melaksanakan banyak kegiatan lain.
Seharusnya, kata Anas, pemerintah menahan dulu segala proyek lain sehingga tidak terlalu membebani APBN. Jika belum terpenuhi, pemerintah boleh berutang selama utang itu bisa dihitung dengan baik.
"Jadi harus ada prioritas. Yang lain yang tidak prioritas di dalam menangani pandemik ini kita bisa tunda dulu sambil menunggu keadaan menjadi lebih baik," katanya.
3. Pemerintah harus memperkuat produksi dalam negeri
Ilustrasi UMKM. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)Kondisi ekonomi sekarang diakui Anas memang masih sulit. Maka hal yang harus dilakukan pemerintah yaitu memperkuat produksi dalam negeri.
Caranya, pemerintah harus mengatur supaya masyarakat lebih banyak mengonsumsi dan memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Jika itu bisa diterapkan, kata Anas, maka kegiatan impor setidaknya bisa berkurang sehingga perekonomian dalam negeri juga bisa berjalan.
"Dengan segala macam aturan apakah dibikinkan aturan atau sedikit memaksa. Minimal dari pemerintah dulu supaya bergerak ini sektor domestik," kata Anas.
Baca Juga: [WANSUS] Catatan Kritis Prof Marsuki untuk Kebijakan Ekonomi Indonesia
