Anggap Bukan Prioritas, DPRD Tolak Pengadaan Heli Pemprov Sulsel
Kantor DPRD Sulsel. IDN Times/Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan menolak pengadaan helikopter yang diusulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lewat Rancangan APBD tahun 2020. Pengadaan heli sebelumnya diusulkan dengan nilai Rp30 miliar lebih.
Banggar menolak usulan pengadaan heli, melalui rapat finalisasi RAPBD yang digelar di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (29/11) petang. DPRD mengagendakan rapat paripurna persetujuan RAPBD 2020 bersama Pemprov pada malam hari ini.
"(Pengadaan) helikopter sudah dihapus dan tidak ada lagi, karena tidak menjadi kebutuhan prioritas," kata Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel Fahruddin Rangga kepada wartawan di Makassar, Jumat (29/11) malam.
Baca Juga: Anggaran Renovasi Stadion Mattoanging Dialihkan untuk Beli Helikopter?
1. Anggaran pengadaan helikopter dialihkan untuk kebutuhan lain
Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel Fahruddin Rangga. IDN Times/Aan PranataFahruddin menjelaskan, usulan pengadaan helikopter ditolak karena dianggap bukan kebutuhan mendesak. DPRD sudah meminta Pemprov mengalihkan anggaran untuk urusan prioritas dan membutuhkan tambahan biaya.
Fahruddin mencontohkan sektor pendidikan yang masih butuh perhatian lebih. Jelang ujian nasional berbasis komputer (UNBK), masih banyak SMP dan SMA yang belum punya sarana komputer memadai.
"Kita mengingatkan, ada kebutuhan wajib lainnya yang harus terpenuhi, dan jadi skala prioritas," ucapnya.
2. Pengadaan ditunda karena anggarannya tanggung
Komisi A DPRD Sulsel. IDN Times/Aan PranataAnggota Banggar Selle KS Dalle membenarkan soal dihapusnya usul pengadaan helikopter BPBD Sulsel. Pengadaan ditunda karena usulan anggarannya dianggap tanggung.
Menurut penjelasan BPBD, anggaran Rp30 miliar bisa untuk digunakan membeli helikopter bermesin satu. Heli itu hanya bisa terbang rendah. Sebagian legislator menganggapnya sebagai usulan tanggung. Anggaran pengadaan idealnya Rp100 miliar agar memenuhi spesifikasi heli untuk situasi tanggap bencana, termasuk biaya operasional dan perawatan.
"Heli ditunda karena kita sayang pak gubernur. Kita tidak mau beliau naik heli bermesin satu yang kita tahu kemampuan bermanuvernya sangat terbatas," ujar Selle.
3. Heli disiapkan untuk keperluan tanggap bencana
Ilustrasi helikopter. Dok.BNPBRencana pengadaan helikopter di lingkup Pemprov Sulsel sudah berpolemik sejak awal. Pada pembahasan RAPBD tingka komisi, mayoritas legislator menyatakan menolak usulan itu.
Kepala BPBD Sulsel Syamsibar menyatakan pengadaan helikopter sebagai kebutuhan mendesak. Sarana transportasi itu bakal digunakan dalam kegiatan siaga bencana. Misalnya untuk mengunjungi segera daerah darurat bencana.
Syamsibar mengungkap pengalaman sebelumnya saat daerah pelosok di Sulsel dilanda bencana. Pemerintah yang mesti bertindak cepat biasanya susah menjangkau daerah terisolir melalui jalur darat.
"Apalagi Sulsel masuk kategori zona merah, yang rentan bencana. Tidak ada satu pun kabupaten/kota yang luput dsri ancaman bencana," kata dia.
Baca Juga: Penghias Meja di Rumah Dinas Gubernur Nurdin Hampir Setara Mobil SUV
