KPPU Makassar Tegur Distributor Minyak Goreng yang Jail ke Pedagang
Makassar, IDN Times - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VI Makassar dan Dinas Perdagangan Sulaewesi Selatan, menegur salah satu perusahaan distributor minyak goreng di Jalan Ir Sutami, Kecamatan Tamalanrea.
"Merespons adanya informasi dari masyarakat terkait perilaku distributor minyak goreng," kata Kepala KPPU Makassar, Hilman, dalam keterangan tertulisnya usai peninjauan di lokasi, Jumat (4/3/2022).
1. Diminta membeli produk lain bila ingin mendapatkan minyak goreng
Hilman menjelaskan, peninjauan langsung di lokasi distributor, merupakan langkah KPPU untuk melihat langsung kegiatan perusahaan yang diduga memberi syarat khusus kepada pedagang.
Bila syarat dipenuhi, para konsumen baru bisa mendapat jatah minyak tersebut. "Mensyaratkan pembelian produk lain kepada pedagang di pasar tradisional jika mau memperoleh pasokan minyak goreng," jelas Hilman.
2. Perusahaan memberikan klarifikasi
Atas informasi tersebut, pihak perusahaan melalui Kepala Distributor, Ridwan, yang ditemui KPPU mengatakan, kabar yang beredar tersebut tidak benar. "Menanggapi hal tersebut pihak PT BIMA menjelaskan bahwa tidak ada perintah untuk melakukan pemaketan penjualan minyak goreng kepada retailer," ujar Hilman.
Kepada pihak perusahaan, Hilman menjelaskan, pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya. Perilaku itu disebut sebagai tying. Hilman menegaskan aturan tertuang dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. KPPU akan menempuh jalur hukum bila distributor ketahuan melanggar
Hilman juga menyampaikan peringatan kepada seluruh pelaku usaha baik di level distributor maupun pengecer untuk tidak menerapkan perilaku tying dalam menjual komoditas minyak goreng. Terlebih dalam kondisi masih tingginya permintaan di masyarakat akan komoditas ini.
"Saat ini KPPU Kanwil VI Makassar mengedepankan advokasi dalam rangka pencegahan namun jika masih dilakukan perilaku tersebut maka akan ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum," imbuh Hilman.
