2. Dugaan pelanggaran etik dan peradilan umum

Pengacara LBH Makassar, Mirayati Amin. Istimewa

Tim LBH selaku kuasa hukum almarhum Nuru Saali, menyayangkan tindakan yang diduga dilakukan anggota kepolisian yang seyogyanya bertugas melindungi dan mengayomi. Namun mereka justru melakukan hal sebaliknya.

Untuk itu, lanjut Mirayati, LBH berencana memasukkan laporan pelanggaran tindak pidana umum ke Polda. Sehingga nantinya terduga anggota Polri aktif itu tidak hanya ditindak melalui prosedur pelanggaran etik.

"Tapi juga melalui peradilan umum. Karena berdasar pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara tegas menyebut, anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum," ujarnya.

3. Jika benar, terjadi pelanggaran hak asasi manusia

Kepala Divisi Advokasi LBH Makassar, Ridwan saat diwawancarai/Dahrul Amri/IDN Times Sulsel

koordinator Divisi Advokasi LBH Makassar Ridwan menyebutkan, akibat dari perbuatan tersebut, anggota Brimob Polda Sulsel diduga telah melanggar hak dasar (Non-Derogable Right) atau hak yang tidak dapat dilakukan dalam keadaan apa pun. Yakni hak untuk hidup dan hak tidak disiksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.

"Terkait pelanggaran HAM, maka anggota Brimob Polda yang diduga terlibat harus bertanggung jawab secara pidana dengan hukuman yang setimpal dan dengan jenis dari dugaan kejahatannya," kata Ridwan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 UU Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.

"Atau merendahkan martabat manusia, junto penjelasan umum undang-undang 39 tahun 1999 tentang HAM," Ridwan melanjutkan.

Selain itu, LBH juga menganggap tindakan oknum Brimob Polda yang diduga lakukan kekerasan tersebut, telah menyalahi prinsip nesesitas, reasonable dan proporsionalitas dan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009.

4. Sikap kompolnas

Komisioner Kompolnas RI, Poengky Indarti saat menjawab pertanyaan wartawan. Dahrul Amri/IDN Times Sulsel

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan, terkait dugaan kekerasan di Bantaeng melibatkan oknum polisi, pihak Kompolnas akan mempelajari kasusnya. Tapi hal ini menjadi kewenangan internal di Kepolisian.

"Kasus di Bantaeng itu menjadi perhatian kami, tapi sekarang menjadi kewenangan internal. Karena mereka (Polri) kan masih ada Propam untuk itu," ungkap Poengky saat ditemui di Polda Sulsel, Makassar.

Menurut Kompolnas, paling penting pada kasus di Bantaeng itu adalah melakukan autopsi untuk melihat penyebab, karena dalam kasus ini ada yang meninggal.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana menyebut Nuru dan temannya diduga mencuri di sebuah perusahaan di Bantaeng. Saat itu anggota polisi yang berjaga di lokasi mengetahui aksi tersebut.

"Jadi tertangkap basah oleh anggota yang berjaga di lokasi, yang satu diamankan dan yang satu melarikan diri, dan yang lari ini (Nuru) kemudian terjatuh," kata Komang.

Saat ini, kata Komang, kepolisian meminta untuk melakukan proses autopsi sebagai pembuktian atas adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota polisi. Pasalnya, kematian Nuru dinilai janggal karena diduga ada dugaan penganiayaan yang dilakukan polisi saat menangkap Nuru dan satu rekannya.

"Masih dilakuan permintaan autopsi agar pembuktian apakah dia (Nuru) meninggal karena tindakan kekerasan atau karena dia terjatuh dan ada benturan," jelas Komang.

Terkait dugaan penganiayaan saat penangkapan tersebut, setidaknya tiga anggota polisi yang berada di lokasi perusahaan di Bantaeng itu telah diamankan dan diperiksa.

"Untuk anggota yang melaksanakan tugas dan berada di lokasi itu diperintahkan oleh bapak Kapolda (Irjen Pol Nana Sudjana), untuk segera diperiksa terkait itu," kata Komang.

Baca Juga: Polisi Tangkap ASN Bantaeng Lagi Asik Pesta Sabu