Menteri PPPA: Anak Rentan jadi Korban Kekerasan di Masa Pandemik
Menteri PPPA Bintang Puspayoga (kanan) saat memberi keterangan pers usai puncak peringatan HAN di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (19/8/2020). IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Ekonomi dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Bintang Ayu Puspayoga menyebut anak-anak rentan jadi korban kekerasan di masa pandemik COVID-19.
Bintang mengungkapkan soal itu saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Acara digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (19/8/2020).
"Kalau kita bicara kekerasan anak, kalau boleh jujur ya apalagi di masa pandemik, di data kami itu masih mengalami peningkatan," kata Bintang dalam konferensi pers, Rabu.
Baca Juga: Selama Pandemik COVID-19, Kekerasan Remaja Berpacaran Meningkat
1. Faktor ekonomi mendorong kekerasan terhadap anak
Menteri PPPA Bintang Puspayoga (tengah) saat memberi keterangan pers usai puncak peringatan HAN di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (19/8/2020). IDN Times/Asrhawi MuinBintang mengungkapkan, kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak umumnya disebabkan persoalan ekonomi. Persoalan itu jadi perhatian bagi Kementerian PPPA, dalam upaya menuntaskan kasus kekerasan perempuan dan anak dari hulu ke hilir.
Konsep dari hulu ke hilir yang dimaksud adalah pemberdayaan di bidang ekonomi. Sebab, kata Bintang, kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di daerah yang angka kemiskinannya tinggi.
"Inilah yang perlu kita berdayakan apakah keluarganya atau ibunya kalau mereka sudah sejahtera saya yakin tidak ada ekspoltasi," katanya.
2. Layanan perempuan dan anak di Sulsel dapat apresiasi dari Menteri PPPA
Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (19/8/2020). Humas Pemprov SulselPada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat provinsi, Bintang menyampaikan apresiasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di Sulsel. Salah satunya kepada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di RSUD Labuang Baji Makassar.
PPT ini memberikan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pertama di Sulsel. PPT ini diinisiasi sejak 2017 sebagai upaya pemenuhan hak bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak.
"Makanya kami di kementerian ini tidak akan mampu berbuat banyak tanpa dukungan dan kerja sama para pimpinan daerah melalui kebijakan-kebijakanya dalam melindungi anak di seluruh Indonesia," kata Bintang.
3. Kekerasan verbal mendominasi laporan di Sulsel
Ilustrasi Kekerasan pada Anak (IDN Times/Sukma Shakti)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Susel Iqbal Suhaeb juga menyebut kasus kekerasan terhadap anak meningkat di masa pandemik. Dia merujuk data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).
Menurut data, dari Januari hingga Juni tercatat ada 442 korban kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulsel. Di masa yang sama, ada laporan 247 korban kasus kekerasan terhadap anak.
"Kekerasan itu macam-macam, ada kekerasan fisik, verbal, yang kita banyak dapat kan tahun ini banyak kekerasan verbal," kata Iqbal.
Hal ini, kata dia, terjadi seiring meningkatnya interaksi di rumah karena anak-anak tidak bisa belajar di sekolah. Aktivitas belajar di rumah secara daring tentu membutuhkan biaya membeli kuota. Belum lagi orangtua yang dirumahkan bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Anak-anak butuh tambahan kuota ya otomatis kekerasan yang didapatkan," katanya.
Baca Juga: Lecehkan Muridnya, Guru Mengaji di Makassar Bilang Khilaf
