Bawaslu Tangani 318 Dugaan Pelanggaran Pilkada di Sulsel
_600x400.jpg)
Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan menyampaikan pembaruan pelanggaran terkait tahapan Pilkada Serentak 2020 di daerahnya. Per 9 November 2020, Bawaslu mencatat telah menangani 318 kasus.
Dalam data yang dirilis Bawaslu Sulsel, kasus terbagi dalam 243 temuan dan 75 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206 terbukti sebagai pelanggaran dan 96 dinyatakan bukan pelanggaran. Sementara 16 kasus lainnya masih dalam proses.
"Itu sejak awal tahapan, akumulasi mulai dari Januari termasuk pelanggaran yang terjadi sebelum penetapan paslon bulan September yang lalu," kata Komisioner Bawaslu Sulsel Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran, Azry Yusuf, saat dihubungi IDN Times, Selasa (10/11/2020).
Baca Juga: Bawaslu: Paslon Pilkada Lebih Takut Didiskualifikasi daripada Pidana
1. Pelanggaran tertinggi di Kabupaten Barru
Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)Dari angka temuan dan laporan tersebut, temuan tertinggi untuk pelanggaran Pilkada 2020 paling banyak terjadi di Kabupaten Barru dengan jumlah 62 pelanggaran. Lalu disusul Bulukumba sebanyak 24 pelanggaran dan 23 pelanggaran di Selayar.
Azry mengatakan tren pelanggaran di Barru antara lain administrasi sebanyak 55 kasus, 2 pidana, dan pelanggaran hukum lainnya termasuk 5 pelanggaran disiplin ASN.
"Dari 5 itu ada 3 yang direkomendasikan KASN," ujarnya.
2. Didominasi kasus pelanggaran disiplin ASN
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (IDN Times/Arief Rahmat)Berdasarkan jenis pelanggaran, yang tertinggi adalah pelanggaran hukum lainnya, sebanyak 117 kasus, pelanggaran administrasi 74 kasus, tindak pidana pemilihan 10 kasus, dan pelanggaran kode etik 8 kasus.
Pelanggaran hukum lainnya, kata Azry, adalah data jumlah pelanggaran disiplin ASN yang terjadi sebelum penetapan Paslon calon. Pelanggaran yang terjadi sebelum penetapan itu, masih murni merupakan pelanggaran hukum lainnya sesuai UU no 5 tahun 2014 tentang Disiplin ASN.
"Saat itu memang banyak dugaan pelanggaran yang diproses," katanya.
3. Partisipasi masyarakat masih kurang
Simulasi Pilkada Serentak 2020 (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)Data Bawaslu Sulsel menunjukkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran masih rendah. Azry juga mengakui hal tersebut. Menurutnya, sejauh ini aspek partisipasi masyarakat masih kurang dibandingkan dengan temuan dari Bawaslu sendiri.
"Namun kabar baiknya kalau angkanya seperti itu berarti pengawas aktif melakukan pengawasan sehingga data temuan jauh lebih banyak daripada laporan," katanya.
Baca Juga: Bawaslu Telusuri Rekaman ASN Arahkan Dukungan di Pilkada Makassar
