Bappenas Dorong Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan Infrastruktur
Konferensi pers terkait Forum Infrastruktur Wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (21/9/2023). IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggelar Forum Infrastruktur Wilayah (FIW) Sulawesi 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (21/9/2023). Forum ini digelar untuk merumuskan dan merencanakan pembangunan infrastruktur daerah.
Dalam kesempatan ini, Bappenas mendorong pemanfaatan pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur, termasuk di Sulsel. Hal ini karena anggaran infrastruktur pemerintah kerapkali terbatas sehingga tidak efisien.
"Yang paling penting dana alokasi anggaran di APBN terbatas, kita harus efektif, prioritas dan juga harus disesuaikan dengan pembiayaan yang kreatif," kata Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum.
1. Banyak sumber pembiayaan lain
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)Pemerintah mau tidak mau harus bisa mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN maupun APBD. Hal ini menyusul banyaknya rencana pembangunan infrastruktur.
Menurut Ervan, sektor lain seperti pihak swasta juga dapat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan. Pasalnya, tak sedikit proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang cukup besar.
"Bisa jadi investasi, kawasan industri sehingga masalah kita bukan berapa jumlahnya tetapi prosesnya itu kita kurang efisien," kata Ervan.
2. Pemda diharapkan tidak mengandalkan APBD/APBN
ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)Selain itu, ada beberapa skema pembiayaan kreatif lainnya. Di antaranya Kerja Sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), estafet financing, hingga pembiayaan campuran. Karena banyak pilihan, Ervan berpesan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD sebagai satu-satunya sumber pembiayaan.
"Bappenas ini bukan hanya pemerintah saja tapi semua stakeholder. Maka kita paling penting melibatkan swasta untuk membangun karena APBD atau APBN ini sebetulnya hanya pemicu saja," katanya.
Baca Juga: Pejabat Pemprov Sulsel Nonjob, KASN : Dikembalikan Kalau Tidak Salah
3. Pemerintah pusat menganggarkan sebanyak Rp15 triliun
Ilustrasi Infrastruktur Jalan Kota (IDN Times/Arief Rahmat)Adapun pemerintah pusat menganggarkan sebanyak Rp15 triliun untuk pembangunan jalan daerah. Khusus untuk jalan daerah di Sulawesi Selatan, pemerintah menganggarkan sebanyak Rp581 miliar.
Menurut Ervan, pembangunan jalan harus dimulai dari pemerintah daerah. Namun kemampuan bangun jalan pemerintah kabupaten baru 60 persen. Sedangkan Pemerintah Provinsi hanya 70 persen sementara standarnya 72 persen untuk bangun jalan sehingga Pemerintah Pusat harus turun tangan.
Adapun pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, khususnya Prioritas Nasional 5 “Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar”.
Selain itu, pembangunan infrastruktur wilayah juga menjadi bagian dari rangkaian pengendalian pencapaian pembangunan infrastruktur nasional dan perencanaan pengembangan infrastruktur strategis nasional.
Baca Juga: Polda Sulsel Mulai Selidiki Pembangunan Gedung Pascasarjana UIN
