2. Anggota KPU Selayar langgar aturan verifikasi administrasi

Sidang pembacaan putusan Bawaslu Sulawesi Selatan. (Dok. Bawaslu Sulsel)

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Sulsel menyatakan ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melanggar administrasi pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Vonis dibacakan Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi pada sidang di Kantor Bawaslu Sulsel, Kota Makassar, Rabu (28/9/2022). Bawaslu Sulsel menindaki laporan yang diajukan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu,” kata Arumahi dikutip dari laman Bawaslu, Kamis (29/8/2022).

Bawaslu Sulsel memberikan teguran tertulis kepada ketua dan anggota KPU Selayar agar tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan perundang-undangan berlaku.

Bawaslu Selayar melaporkan KPU setempat karena dianggap melanggar mekanisme verifikasi administrasi partai politik. KPU mengklarifikasi anggota parpol lewat panggilan video.

KPU mengklarifikasi via video call kader parpol yang punya keanggotaan ganda di dua partai berbeda. Masing-masing Sukirman Noer di Partai NasDem dan PDI Perjuangan serta Armayana di PKS dan PPP.

“Bahwa KPU Selayar melaksanakan klarfikasi anggota partai politik tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada pasal 39 ayat 1 PKPU nomor 4 tahun 2022,” kata Ketua Bawaslu Selayar Suharno.

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berisi tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Pada Pasal 39 ayat 1 dijelaskan:

"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung."

3. Verifikasi faktual hingga 4 November

Tim KPU Makassar mendatangi rumah warga untuk verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. (Dok. KPU Makassar)

KPU tengah melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Tahapan itu berlangsung sejak 15 Oktober hingga 4 November 2022. 

Anggota KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, tim KPU mendatangi alamat anggota parpol sesuai yang diunggah dalam SIPOL KPU RI. Tujuannya mengecek kebenaran data, apakah warga yang didaftarkan benar anggota partai.

"Yang pertama kita tanyakan, apakah memang anggota partai, dengan memperlihatkan KTP dan KTA (kartu tanda anggota), dan dibandingkan dengan yang diunggah di SIPOL," ucap Gunawan.

KPU Makassar, pada tahapan ini, menemukan sejumlah warga menyangkal sebagai anggota partai politik. Padahal nama mereka tercantum sebagai anggota parpol tertentu di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU RI.

"Memang ada beberapa didapati, setiap hari, pasti ada orang yang diklaim sebagai anggota partai, dan menyangkal bahwa bersangkutan bukan anggota partai tersebut," kata Gunawan.

Untuk keadaan seperti itu, Gunawan menerangkan, sudah ada prosedurnya. KPU Makassar menyodorkkan formulir yang menerangkan bahwa orang bersangkutan bukan merupakan anggota partai politik. Keanggotaannya pun dianggap tidak memenuhi syarat.

"Berarti anggota yang semula diunggah partai, kami TMS-kan," ujarnya.

Baca Juga: KPU Makassar Temukan Anggota Parpol Menyangkal saat Verifikasi Faktual