KPU Makassar Temukan Anggota Parpol Menyangkal saat Verifikasi Faktual
Makassar, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menemukan sejumlah warga menyangkal sebagai anggota partai politik. Padahal nama mereka tercantum sebagai anggota parpol tertentu di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU RI.
Anggota KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, itu jadi salah satu temuan dalam verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024. Tim KPU Makassar turun mengecek satu per satu keanggotaan partai.
"Memang ada beberapa didapati, setiap hari, pasti ada orang yang diklaim sebagai anggota partai, dan menyangkal bahwa bersangkutan bukan anggota partai tersebut," kata Gunawan kepada IDN Times, Selasa (25/10/2022).
1. KPU verifikasi KTA dan KTP anggota parpol
Gunawan mengatakan, tim KPU Makassar menggelar verifikasi keanggotaan parpol sejak Rabu, 19 Oktober 2022. Tim KPU mendatangi alamat anggota parpol sesuai yang diunggah dalam SIPOL KPU RI. Tujuannya mengecek kebenaran data, apakah warga yang didaftarkan benar anggota partai.
"Yang pertama kita tanyakan, apakah memang anggota partai, dengan memperlihatkan KTP dan KTA (kartu tanda anggota), dan dibandingkan dengan yang diunggah di SIPOL," ucap Gunawan.
Gunawan belum bisa menyebut jumlah anggota parpol yang menyangkal, sebab datanya belum direkapitulasi. Namun dia menganggap jumlahnya cukup banyak, karena setiap hari ada ditemukan kasus serupa.
2. Anggota yang menyangkal berarti TMS
.jpg)
Untuk keadaan seperti itu, Gunawan menerangkan, sudah ada prosedurnya. KPU Makassar menyodorkkan formulir yang menerangkan bahwa orang bersangkutan bukan merupakan anggota partai politik. Keanggotaannya pun dianggap tidak memenuhi syarat.
"Berarti anggota yang semula diunggah partai, kami TMS-kan," kata Gunawan.
3. Sebagian anggota parpol sulit ditemui
Gunawan mengungkapkan sejumlah kendala yang ditemui selama verifikasi faktual. Salah satunya, sulit menemui anggota parpol karena verifikasi bertepatan dengan hari dan jam kerja.
Selain itu, kata dia, tim kadang terkendala dengan alamat kurang jelas. Apalagi struktur Kota Makassar di wilayah tertentu terdapat banyak lorong kecil dan kadang nomor rumah tidak runut.
"Jadi tidak mudah menemukan warga. Sementara ada beberapa partai, isian SIPOL-nya tidak lengkap. Misalnya cuma mencantumkan nama jalan saja," ujar Gunawan.
Untuk kasus seperti itu, KPU Makassar akan mendokumentasikan kondisi di lapangan lewat foto. Mereka akan meminta LO partai mengumpulkan kadernya yang sulit ditemui tim verifikasi. Jika masih tidak memungkinkan, langkah terakhir adalah verifikasi faktual melalui panggilan video.
