Pemprov Sulsel Prioritaskan Nakes dan Tenaga Pendidikan untuk ASN 2027
- Pemprov Sulawesi Selatan memetakan kebutuhan ASN 2027 dengan tenaga kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama.
- Pemenuhan jabatan dipertimbangkan melalui CPNS, perpindahan internal berbasis uji kompetensi, serta mutasi dari instansi lain sesuai kualifikasi dan pengalaman.
- BKD Sulsel belum menetapkan jumlah formasi ASN 2027 karena masih menunggu petunjuk teknis dan regulasi tertulis pemerintah pusat.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mulai memetakan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2027. Tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan menjadi dua sektor yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, mengatakan pemetaan kebutuhan ASN berdasarkan jabatan di lingkungan Pemprov Sulsel telah disusun. Namun, pemerintah masih mengkaji mekanisme yang tepat untuk memenuhi kebutuhan setiap jabatan.
Menurutnya, pengisian kebutuhan ASN tidak selalu harus melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemprov Sulsel mempertimbangkan sejumlah mekanisme, mulai dari rekrutmen CPNS, perpindahan jabatan internal, hingga mutasi pegawai dari instansi lain.
"Kalau pemetaan kebutuhan, kita sudah punya. Kita butuh jabatan ini, kita butuh jabatan ini. Tetapi, apakah kebutuhan itu diambil dari CPNS atau jalur lainnya, itu belum pasti," kata Erwin, Rabu (11/11/2026).
1. Tenaga kesehatan dan pendidikan jadi prioritas
Ilustrasi tenaga kesehatan (IDN Times/Aditya Pratama) Erwin menjelaskan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan distribusi pegawai antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Pegawai yang jumlahnya melebihi kebutuhan pada jabatan tertentu dapat diarahkan untuk mengisi posisi lain yang masih membutuhkan tenaga melalui uji kompetensi.
Sebagai contoh, suatu OPD idealnya hanya membutuhkan lima tenaga pengadministrasi umum, tetapi memiliki tujuh pegawai. Dua pegawai yang berlebih dapat diarahkan mengikuti uji kompetensi untuk mengisi jabatan lain yang masih membutuhkan tenaga.
"Misalnya di Dinas Koperasi, pengadministrasi umumnya sebenarnya idealnya cuma lima. Ternyata ada tujuh. Nah, dua yang kelebihan ini bisa kita dorong untuk ikut uji kompetensi pada jabatan lain," jelasnya.
2. Tidak semua kebutuhan ASN harus dipenuhi lewat CPNS
Ilustrasi ASN (IDN Times/Ervan) Selain perpindahan jabatan internal, pemenuhan kebutuhan juga memungkinkan melalui mutasi pegawai dari instansi lain. Mekanisme ini terutama dipertimbangkan untuk jabatan yang membutuhkan kualifikasi dan pengalaman khusus.
Erwin mencontohkan kebutuhan dokter. Menurutnya, BKD perlu mengkaji apakah posisi tersebut lebih tepat diisi melalui rekrutmen CPNS bagi lulusan baru atau perpindahan tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman kerja.
"Kalau kita butuh dokter umum, mana yang lebih potensial dan berkualitas, dokter yang fresh graduate atau dokter yang sudah punya pengalaman lima sampai enam tahun? Itu yang perlu kita analisis lebih mendalam," ungkapnya.
3. Jumlah formasi CPNS 2027 belum ditentukan
Ilustrasi CPNS di tengah pandemik COVID-19 (ANTARA FOTO/Rahmad) Karena itu, BKD Sulsel akan mengkaji kebutuhan berdasarkan masing-masing jabatan sebelum menentukan jalur pemenuhannya. Tidak menutup kemungkinan, sejumlah posisi memang hanya bisa diisi melalui rekrutmen CPNS.
"Makanya kita harus lihat per jabatan. Bisa saja nanti memang ada jabatan yang hanya bisa kita dapatkan melalui CPNS," katanya.
Meski kebutuhan telah dipetakan, BKD Sulsel belum menetapkan jumlah formasi ASN yang akan diusulkan untuk 2027. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan regulasi tertulis dari pemerintah pusat.
"Kita belum menerima juknis. Itu kan baru disampaikan melalui konferensi pers, belum dalam bentuk regulasi tertulis. Jadi, kita masih menunggu bagaimana model dan mekanismenya ke depan," katanya.
