Parpol Pengusung Kecewa Jika Andi Sudirman Dilantik Tanpa Wakil
Makassar, IDN Times - Andi Sudirman Sulaiman hampir dipastikan dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan definitif tanpa wakil. Hal ini membuat partai pengusung harus gigit jari.
Jika Sudirman dilantik sebelum tanggal 5 Maret 2022, maka kemungkinan dia akan didampingi seorang wakil. Namun jika lewat dari tanggal tersebut, maka Sudirman akan menjadi gubernur tunggal sebab masa jabatannya sisa 18 bulan.
Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, masa jabatan yang tersisa selama 18 bulan tidak bisa lagi diisi wakil.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai pengusung menyatakan kecewa jika itu sampai terjadi. Partai pengusung jelas berharap Andi Sudirman didampingi seorang wakil gubernur di sisa akhir masa jabatannya.
"PKS sebagai partai pengusung pasti kecewa karena tidak ada wakil sebagai representasi partai pengusung," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Sri Rahmi, saat dimintai tanggapan, Jumat (4/3/2022).
1. Sudirman disebut butuh wakil
Menurut Sri Rahmi, Andi Sudirman butuh pendamping untuk melanjutkan pemerintahannya memimpin Sulawesi Selatan. Dia menyebut keberadaan seorang wakil bukan sekadar figuran melainkan sebagai satu paket.
"Padahal kalau ada wakil kan bantuin. Kita sih berharap tetap ada wakil. Kita berharap tergerak hatinya mau ada wakilnya," kata Rahmi.
2. Sudirman belum dapat informasi pelantikan
Sementara itu, Andi Sudirman Sulaiman yang kini masih menjabat Plt Gubernur Sulsel mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai jadwal pelantikan. Dia mengaku hanya menunggu informasi dari pemerintah pusat.
"Itu kan di asisten, Aspim, dan Biro Pemerintahan kan kita mengikuti dari pusat. Belum dapat saya undangannya," kata Sudirman di Hotel Four Points Makassar, Jumat (4/3/2022).
3. Sudirman ikuti keputusan pemerintah pusat
Terkait kemungkinan dirinya dilantik tanpa wakil, Sudirman enggan berkomentar banyak. Namun dia menegaskan pelantikan tanpa wakil merupakan keputusan pemerintah pusat.
"Kita kan sudah ada komunikasi dengan parpol pengusung bahwa kita serahkan ke mekanisme aja. Intinya kita tidak bisa memaksa pusat," katanya.
.png)