Mahasiswa Manado Demo Kawal Putusan MK, Massa Kepung DPRD Sulut
- Mahasiswa dan organisasi gelar aksi di DPRD Sulawesi Utara menolak RUU Pilkada yang ingin menganulir putusan MK.
- Mahasiswa meminta DPRD Sulut mengawal pemberlakuan Putusan MK, namun permintaan tersebut tidak dikabulkan.
- Massa aksi juga meminta polisi tidak semena-mena dan melepaskan demonstran yang ditangkap.
Manado, IDN Times - Gabungan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi menggelar aksi di DPRD Sulawesi Utara, Jumat (23/8/2024). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap DPR RI yang hendak mengesahkan RUU Pilkada dengan menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan dan penolakan MK terhadap Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia minimal calon kepala daerah.
Massa long march dari Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado ke Sulut. Sepanjang long march, massa aksi juga membawa berbagai spanduk dan bendera organisasi. Mereka juga meneriakkan sejumlah yel-yel seperti “DPR kerjaannya cuma selingkuh”.
“Kami hari ini turun untuk mengawal putusan MK agar dilaksanakan karena sifatnya final,” ujar salah seorang mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado bernama Gio.
1.Mahasiswa tuntut DPRD Sulut kawal Putusan MK
Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta DPRD Sulut mengawal agar DPR RI dan seluruh instansi di pusat mengawal pemberlakuan Putusan MK. Hal itu mendapat respons dari Anggota DPRD Sulut Fraksi NasDem, Ismail Dahab, yang menemui para demonstran.
“Saya hadir di sini untuk menyatakan bahwa DPRD Sulut bersama teman-teman mengawal Putusan MK. Dan kemarin alhamdulillah RUU Pilkada tidak jadi disahkan,” kata Ismail.
Namun, pertanyaannya justru mendapat respon negatif dari massa aksi. “Belum ketok palu, tidak ada pernyataan resmi. Kalian kira kita ini orang bodoh?” seru massa aksi.
2.Mahasiswa sempat paksa masuk gedung DPRD Sulut, ada lemparan batu dan botol
Mahasiswa pun sempat memaksa masuk Gedung DPRD Sulut dengan alasan ingin berdiskusi secara kondusif hingga mendapat jaminan untuk mengawal Putusan MK. Sayangnya, permintaan tersebut tidak dikabulkan.
“Mohon maaf kalau hari ini tidak bisa karena lagi renovasi,” ucap Ismail.
Tidak terima, massa aksi sempat melempari polisi dengan batu hingga botol minuman. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama lantaran Ismail mengajak massa menyampaikan aspirasi dengan lesehan.
3.Minta polisi tidak semena-mena
Selain mengawal Putusan MK, massa aksi juga meminta polisi tidak semena-mena. Hal itu berkaca dari adanya dugaan represi dari pihak kepolisian saat demonstrasi Kamis (22/8/2024) di berbagai daerah.
“Sampaikan ke pusat lepaskan teman-teman kami yang kemarin ikut demonstrasi. Jangan lagi ada tindakan represif ketika kami harus menyampaikan aspirasi,” ucap seorang demonstran.
Menurut para demonstran, polisi seharusnya melindungi mereka yang sedang memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan melindungi satu keluarga maupun rezim tertentu.
