DPRD Makassar Tetap Beraktivitas Pasca Gedung Dibakar
- Rapat paripurna digelar secara daring
- Administrasi kedewanan sementara dipusatkan di rumah jabatan
- Siapkan opsi kantor sementara
Makassar, IDN Times - Aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tetap berjalan meski gedungnya dibakar saat aksi ricuh Jumat 29 Agustus 2025 lalu. Kegiatan administrasi maupun rapat tetap berjalan.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, menjelaskan langkah tersebut diambil untuk memastikan seluruh proses kedewanan tetap berjalan lancar. Tujuannya agar kegiatan legislatif tidak terhambat meski gedung kantor mereka DPRD terbakar.
"Aktivitas teman-teman tetap berjalan. Bahkan kami berencana kumpul di lapangan tenis yang atau di musala di situ. Jadi hampir setiap malam teman-teman ada di situ. Untuk berposko, ganti-gantian," kata Supratman, ditemui usai rapat paripuran pengesahan APBD Perubahan di Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).
1. Rapat paripurna digelar secara daring
Administrasi kedewanan sementara dipusatkan di rumah jabatan Ketua DPRD, sementara rapat digelar secara daring melalui Zoom atau di lokasi alternatif di sekitar kompleks rumah jabatan.
"Rapat-rapat lewat Zoom. Biasa juga kalau misalnya rapat hanya 10 orang, biasa rujab kita pakai. Aulanya di belakang. Jadi tetap proses kedewanan harus berjalan secara maksimal," kata Supratman.
Upaya tersebut memastikan seluruh agenda DPRD, termasuk pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan 2025, tetap terlaksana meski fasilitas gedung tidak bisa digunakan.
Untuk pembahasan APBD Perubahan, DPRD menggelar rapat paripurna secara hybrid, pimpinan DPRD bersama Wali Kota dan jajarannya mengikuti rapat di Balai Kota, sementara anggota dewan maupun pejabat lainnya mengikuti rapat melalui Zoom.
2. Siapkan opsi kantor sementara
Saat ini, DPRD Makassar tengah menyiapkan beberapa opsi untuk kantor sementara. Beberapa lokasi yang dipertimbangkan antara lain gedung Perumnas di Jalan Hertasning, gedung PELNI, dan Sekolah Tinggi 17 Agustus.
"Sementara kita mau lobi Perumnas yang di Hertasning, ada mudah-mudahan kita bisa pakai yang sampingnya Bank BTN. Beberapa tempat kita sudah cek. Secepatnya lah Karena kita dulu minta persetujuan dengan yang punya," kata Supratman.
3. DPRD serahkan urusan pembangunan gedung ke Dinas PU
Terkait pembangunan kembali gedung DPRD, Supratman mengaku belum mengetahui bagaimana komunikasi antara Dinas PU dan Kementerian PU. Pihak DPRD memutuskan menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada Dinas PU untuk menindaklanjuti koordinasi.
"Karena jangan sampai kita juga anggarkan, di sana juga menganggarkan di pusat, gitu takutnya. Tapi informasi terakhir, minta PU untuk dianggarkan dulu di penganggaran perubahan untuk perencanaannya. Perencanaan saja," katanya.
