Wali Kota Makassar Ultimatum Camat Validasi Data Iuran Sampah Gratis
- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberi camat waktu sepekan untuk memvalidasi penerima iuran sampah gratis dari rumah ke rumah, bukan hanya berdasarkan data listrik.
- Validasi diperlukan karena data penerima, tarif, dan aturan di kecamatan serta kelurahan belum seragam; pemerintah juga mengkaji perluasan penerima hingga pelanggan listrik 900–1.300 watt.
- Lebih dari 63 ribu KK telah menerima subsidi iuran sampah gratis, namun aparat wilayah diminta memperkuat data dan sosialisasi agar informasi kepada warga akurat.
Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh camat memastikan validitas data penerima program iuran sampah gratis. Dia memberi waktu sepekan kepada jajaran wilayah untuk mengecek ulang data hingga ke rumah warga.
Munafri menilai persoalan pengelolaan sampah di Makassar bukan hanya berkaitan dengan teknis pengangkutan. Keseragaman dan akurasi data penerima iuran sampah gratis juga perlu segera dibenahi.
"Pertama persoalan data yang akurat soal iuran sampah di tiap Kecamatan paling penting," kata Munafri, dikutip dari pernyataan resmi, Selasa (25/8/2026).
1. Camat dan lurah diminta cek data dari rumah ke rumah
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin rapat koordinasi bersama camat dan lurah di Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026). (Dok. Humas Pemkot Makassar) Munafri mengungkapkan masih terdapat perbedaan pemahaman di tingkat kecamatan dan kelurahan mengenai penerima iuran sampah gratis, besaran tarif, hingga aturan baru yang berlaku. Dia meminta camat dan lurah tidak hanya mengandalkan data administratif, termasuk data pelanggan listrik, dalam menentukan jumlah penerima manfaat.
"Jangan dihitung data meteran listrik PLN-nya, jangan dihitung KWH-nya. Tapi, hitung rumahnya. Ini hitung rumah," tegasnya.
Menurut Munafri, penggunaan data yang tidak seragam berpotensi menimbulkan perbedaan antara jumlah penerima yang tercatat dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, camat dan lurah diminta mengecek data dari rumah ke rumah untuk memastikan warga yang berhak menerima fasilitas tersebut.
"Kenapa saya butuh validasi ini? Karena kita mau menaikkan lagi ke meteran 900 sampai 1.300 dan mencoba mengkaji untuk masuk penerima iuran sampah gratis," jelasnya.
2. Pemkot Makassar sebut 63 ribu KK telah menerima subsidi
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Munafri menyebut saat ini lebih dari 63 ribu KK telah menikmati fasilitas iuran sampah gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pemerintah harus menanggung subsidi dengan nilai yang cukup besar.
"Artinya, sebenarnya kita sudah memberikan gratis kepada lebih dari 63.000 KK yang ada di Kota Makassar ini," katanya.
Dia menilai program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus disertai data yang akurat agar kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
3. Sosialisasi iuran sampah gratis belum seragam
Ilustrasi tempat sampah. IDN Times/Asrhawi Muin Munafri mengakui sosialisasi kebijakan iuran sampah gratis di tingkat kecamatan dan kelurahan belum berjalan seragam. Aparat wilayah dinilai perlu memiliki data yang cukup untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kelompok yang mendapat pembebasan dan warga yang tetap dikenakan tarif.
"Tidak sedikit apa yang pemerintah bikin, karena yang ada di wilayah tidak mampu membangun narasi karena kita tidak punya data," katanya.
Dia meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan tidak mengikuti isu yang berkembang. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus didukung data yang valid.
"Jangan sampai kita ikut alur dalam apa yang menjadi pembicaraan masyarakat karena kita tidak punya data untuk menyampaikan," tegasnya.
