Pemprov Sulsel Ajukan Rp 233 Miliar untuk Perbaikan Gedung DPRD
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan anggaran senilai Rp 233 miliar ke pemerintah pusat untuk memperbaiki gedung DPRD yang rusak terbakar akibat aksi ricuh pada 29 Agustus 2025. Kerusakan fasilitas pemerintah ini dinilai cukup parah sehingga membutuhkan anggaran signifikan untuk pemulihan.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menghitung rincian terkait kerusakan kantor DPRD. Proses pengajuan anggaran juga disesuaikan dengan template standar yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kesesuaian prosedur.
"Nanti kita ajukan. Sudah hitung ya. Sekitar Rp233 miliar dari provinsi ke pusat. Sudah ada tempelate yang kita dikasih untuk standar pengusulan. Tinggal menunggu dari pusat," kata Sudirman, Jumat (5/9/2025).
1. Tidak termasuk untuk perbaikan gedung DPRD Makassar
Anggaran sebesar Rp 233 miliar dialokasikan khusus untuk perbaikan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan perhitungan tersendiri untuk perbaikan kantor DPRD kota yang juga terdampak usai dibakar.
"Semuanya punya provinsi. Karena nanti kota dihitung kota juga berapa yang harus dianggarkan untuk perbaikan," kata Sudirman.
2. Fasilitas penunjang kantor dianggarkan dalam APBD Perubahan
Sudirman menyebutkan bahwa fasilitas penunjang untuk kantor DPRD sudah disiapkan dalam APBD Perubahan. Meski begitu, anggaran untuk fasilitas tersebut tidak terlalu besar karena difokuskan pada kebutuhan mendesak saja.
Dia mengatakan pada prinsipnya pemerintah hanya mempertimbangkan fasilitas tambahan jika kantor DPRD harus relokasi sementara. Penyesuaian tersebut akan terkait kebutuhan ruang untuk rapat maupun kegiatan kantor sehari-hari.
"Tapi tidak akan banyak karena masih ada kantor yang bisa kita sharing dulu. Sama mungkin bisa WFA (Work From Anywhere) beberapa anggota dewan," katanya.
3. Pemprov siapkan kantor sementara untuk DPRD
Beberapa opsi kantor sementara telah disiapkan, termasuk berbagi ruang dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, maupun Dinas Pekerjaan Umum. Strategi ini dimaksudkan untuk meminimalkan biaya tambahan dan memastikan kegiatan DPRD tetap berjalan.
"Nanti kita lihat kondisinya yang mungkin lebih siap supaya tidak banyak biaya yang untuk ini. Jadi beberapa teman yang sudah WHA kan bisa gantian sekarang," kata Sudirman.
