Hanya 106 Pinjol Resmi Terdaftar di OJK Sulampua, 3600 Lebih Ilegal

Nurdin menjelaskan pinjol resmi tetap merujuk pada aturan yang telah ditetapkan OJK. Seluruh mekanisme itu, lanjut Nurdin, tertuang dalam peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.

"OJK sudah menetapkan peraturan dalam rangka pengawasan P2PL, mulai dari pendaftaran/perizinan, badan hukumnya, batasan kegiatan, larangan, hingga terkait edukasi dan perlindungan konsumen serta laporan yang wajib disampaikan kepada OJK," jelas Nurdin.

Nurdin juga menyikapi banyaknya kehadiran jasa pinjol ilegal. Menurutnya, untuk mengantisipasi menjamurnya pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat, OJK akan mulai menata ulang ekosistem P2PL dengan menyetarakan level aturan dengan lembaga pembiayaan.

"Untuk modal minimum, penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta tata cara penagihan yang tidak melanggar hukum juga akan menjadi persyaratan yang menjadi perhatian," tegas Nurdin.

Belum lama ini, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang terdiri dari OJK, Kominfo, dan Kepolisian telah membekukan sebanyak 3600 pinjol ilegal yang beroperasi di wilayah Sulampua. Dari ribuan yang terindetifikasi dalam data itu, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan.

"Langkah pembekuan itu ditujukan untuk meminimalisir website dan aplikasi pinjaman ilegal yang marak bermunculan di masyarakat dengan iming-iming proses cepat dan bunga rendah," kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK Region Sulampua Patahuddin dilansir ANTARA.