LPG 3 Kg Dipakai Pompanisasi, DPRD Sulsel Minta Kuota Ditambah
- Petani di Sulawesi Selatan memakai LPG 3 kg untuk pompanisasi saat kekeringan karena lebih murah dan efisien daripada solar, sehingga permintaan LPG subsidi meningkat.
- Anggota DPRD Sulsel Fauzan Guntur menyebut perubahan konsumsi LPG 3 kg untuk pertanian berdampak pada pasokan bagi rumah tangga dan UMKM.
- DPRD Sulsel mendorong Pemprov serta Dinas ESDM menghitung ulang kuota BBM dan LPG 2027, dengan memasukkan kebutuhan pompanisasi petani dalam pemetaan.
Makassar, IDN Times - Penggunaan LPG 3 kilogram untuk pompanisasi pertanian di tengah kekeringan menjadi salah satu faktor yang ikut meningkatkan kebutuhan LPG subsidi di Sulawesi Selatan. Petani memilih LPG 3 kg karena dinilai lebih murah dan efisien dibandingkan Solar untuk mengoperasikan pompa air.
Anggota DPRD Sulsel Fraksi PPP, Fauzan Guntur, mengatakan perubahan pola konsumsi tersebut ikut memengaruhi kebutuhan masyarakat yang selama ini menjadi sasaran LPG subsidi. Kondisi itu bahkan berdampak pada kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Jadi, rumah efeknya ke rumah tangga. Dulunya mungkin pompanisasi tidak menggunakan, pasti menggunakan solar," kata Fauzan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Kamis (10/9/2026).
1. LPG 3 kg untuk pompanisasi ganggu kebutuhan rumah tangga
Ilustrasi LPG 3 Kg. (Dok. Istimewa) Fauzan menjelaskan petani mulai menggunakan LPG 3 kg untuk pompanisasi karena biaya penggunaannya lebih murah dan efisien. Peralihan tersebut membuat permintaan LPG subsidi meningkat di tengah kebutuhan energi masyarakat lainnya.
"Efisiensi dan murahnya menggunakan LPG 3 kg, makanya petani berbondong-bondong menggunakan LPG 3 kg sehingga mengganggu ibu-ibu yang ada dan UMKM di rumah," katanya.
Menurut Fauzan, persoalan LPG 3 kg tidak semata-mata berkaitan dengan kelangkaan. Ada perubahan pola konsumsi di lapangan yang perlu diperhitungkan pemerintah, terutama ketika kondisi kekeringan mendorong petani menggunakan energi tambahan untuk mengairi lahan.
"Tidak ada yang mengira Pak Gubernur, LPG ini sekarang dipakai petani untuk pompanisasi kekeringan," katanya.
2. DPRD minta kuota BBM-LPG 2027 dihitung ulang
Ilustrasi LPG 3kg. (Dok. Istimewa) Fauzan mendorong Pemprov Sulsel melalui Dinas ESDM menghitung kembali kebutuhan kuota BBM dan LPG untuk 2027. Perhitungan tersebut harus mengacu pada kebutuhan riil di lapangan, termasuk perubahan konsumsi akibat pompanisasi pertanian.
"Jadi kami mendorong Pak Gubernur, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghitung betul secara rinci berapa kebutuhan kuota BBM dan LPG kita di Sulawesi Selatan untuk menjadi dasar pemenuhan kuota kita di tahun depan," jelasnya.
Dia menilai kebutuhan energi di Sulsel perlu dihitung secara lebih rinci agar kuota yang diajukan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi aktual. Dengan demikian, peningkatan kebutuhan di sektor pertanian tidak mengurangi pasokan bagi rumah tangga dan UMKM.
3. Kebutuhan petani perlu masuk perhitungan
Ilustrasi petani sedang menanam padi. (Dok. Kementan) Fauzan mengatakan kondisi kekeringan menunjukkan adanya kebutuhan energi tambahan dari sektor pertanian. Kebutuhan untuk pompanisasi, menurutnya, perlu masuk dalam pemetaan saat pemerintah menyusun kebutuhan BBM dan LPG tahun berikutnya.
"Jadi harapan kami Pak Gubernur, dalam perhitungan kuota ESDM betul-betul memperhitungkan berapa kebutuhan kita terutama untuk tahun depan supaya tidak terjadi hal-hal lagi seperti ini," katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat seluruh kebutuhan pengguna LPG 3 kg sebelum menetapkan kuota. Tidak hanya rumah tangga dan UMKM, kebutuhan energi petani akibat kondisi kekeringan juga perlu diperhitungkan agar distribusi LPG subsidi tidak saling berbenturan.
