Pertamina Siapkan 16 SPBU Makassar Beroperasi 24 Jam Atasi Antrean BBM
- Pertamina menyiapkan 16 SPBU Makassar beroperasi 24 jam, menambah alokasi BBM 10–15 persen, dan menerapkan pengalihan antrean menyusul kenaikan kebutuhan serta antrean Solar.
- Pengawasan diperketat dengan pemblokiran 6.023 nomor polisi terindikasi melanggar aturan subsidi, sementara pasokan LPG 3 kg ditingkatkan hingga 130 persen dari kondisi normal.
- DPRD Sulsel meminta pengawasan bersama agar subsidi tepat sasaran; Pertamina memastikan stok aman, mengimbau warga tidak panic buying, dan membuka laporan pelanggaran melalui PCS 135.
Makassar, IDN Times - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyiapkan 16 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar untuk beroperasi selama 24 jam. Hal ini menyusul antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU.
Hal tersebut disampaikan Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua DPRD Sulawesi Selatan dan Komisi D DPRD Sulsel di Kantor Unit Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rabu (9/9/2026).
Dalam RDP, Pertamina memaparkan kebutuhan BBM meningkat sekitar 10–15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026. Kenaikan kebutuhan tersebut dipengaruhi meningkatnya aktivitas logistik, semakin lebarnya disparitas harga, serta indikasi peningkatan aktivitas pelangsiran.
1. Pertamina tambah alokasi BBM hingga 15 persen
Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. (IDN Times/Asrhawi Muin) Pertamina meningkatkan alokasi BBM sekitar 10-15 persen dari rata-rata harian pada SPBU yang mengalami peningkatan kebutuhan. Penyesuaian distribusi mengacu pada kondisi aktual di lapangan.
Kenaikan harga BBM pada 1 September 2026 turut memperlebar disparitas harga. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya antrean Solar di sejumlah SPBU.
Selain menambah pasokan, Pertamina menerapkan marshalling di SPBU dengan antrean padat. Kendaraan diarahkan menuju SPBU lain yang kondisi antreannya lebih landai..
2. Pertamina blokir 6.023 nomor polisi
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama) Dari sisi pengawasan, Pertamina telah memblokir 6.023 nomor polisi yang terindikasi bertransaksi tidak sesuai ketentuan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2 persen yang mengajukan pelaporan untuk membuka kembali akses transaksi.
Pertamina juga secara rutin menyampaikan laporan realisasi penyaluran BBM dan LPG kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan tersebut mencakup realisasi penyaluran dan kuota BBM maupun LPG.
Pertamina juga memperkuat penyaluran LPG 3 kg hingga 130 persen dari kondisi normal. Penambahan pasokan disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Dalam RDP, Pertamina turut menyampaikan adanya penggunaan LPG bersubsidi untuk kebutuhan di luar sasaran, termasuk pengairan pertanian. Pengawasan bersama dinilai diperlukan agar BBM dan LPG bersubsidi dapat tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.
3. DPRD Sulsel minta pengawasan subsidi diperkuat
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama) Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengapresiasi langkah Pertamina dalam menindaklanjuti hasil RDP sebelumnya pada 18 Agustus 2026. Dari empat butir hasil RDP tersebut, tiga di antaranya disebut telah dijalankan Pertamina.
Dia berharap seluruh stakeholder ikut mengawasi penyaluran BBM dan LPG bersubsidi. Pengawasan tersebut diperlukan agar subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
"Kami juga berharap seluruh stakeholder bersama-sama melakukan pengawasan agar penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi," katanya.
4. Warga diminta tidak panic buying
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama) Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan Pertamina menyesuaikan distribusi dan pelayanan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan membeli BBM maupun LPG sesuai kebutuhan.
"Stok BBM dan LPG kami pastikan aman dan mencukupi. Berbagai langkah penguatan terus kami jalankan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," kata Lilik.
Lilik mengatakan masyarakat yang menemukan kendala pelayanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi dapat melaporkannya melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kami mengajak masyarakat menggunakan energi secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan," katanya.
