Demo Buruh di DPRD Sulsel Soroti Kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg
- Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berunjuk rasa di DPRD Sulsel, menuntut perbaikan isu kontrak, outsourcing, upah, PHK, jaminan sosial, tenaga kerja asing, serta ketersediaan BBM dan LPG 3 kg.
- DPRD Sulsel mengakui kelangkaan BBM dan LPG meresahkan masyarakat, serta telah meminta penjelasan kepada Pertamina mengenai persoalan yang disebut tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan.
- Melalui RDP, DPRD merekomendasikan tim pengawasan, SPBU khusus truk dan bus, tambahan kuota subsidi, serta seleksi rekomendasi konsumen; DPRD juga siap mengawal aspirasi buruh ke DPR RI.
Makassar, IDN Times - Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (10/9/2026). Selain menyuarakan sejumlah persoalan ketenagakerjaan, massa turut menyoroti kelangkaan dan antrean BBM serta ketersediaan LPG 3 kg.
Pantauan IDN Times di lokasi, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi pekerja sekaligus persoalan energi yang dirasakan masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian diterima langsung Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi bersama Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid dan sejumlah anggota DRPD Sulsel lainnya.
Massa menilai persoalan ketenagakerjaan masih menyisakan sejumlah masalah. Di antaranya sistem kerja kontrak dan outsourcing, upah, PHK, jaminan sosial, serta pengaturan tenaga kerja asing.
Massa juga menyoroti persoalan energi yang belakangan menjadi keluhan masyarakat. Mereka meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi BBM maupun LPG bersubsidi agar tidak menyulitkan masyarakat.
"BBM jangan sampai langka, LPG jangan sampai susah didapat. Buruh dan masyarakat membutuhkan kepastian, bukan antrean panjang dan harga yang semakin membebani," kata salah seorang orator massa.
1 DPRD Sulsel akui masalah BBM dan LPG meresahkan
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi (Cicu) menemui massa buruh yang menggelar aksi di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (10/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi yang menemui massa mengakui persoalan BBM dan LPG menjadi salah satu isu yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, masalah tersebut tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan.
"Adapun hal lain terkait dengan isu hari ini yang terjadi di Sulawesi Selatan terkait dengan BBM dan juga LPG. Ini memang meresahkan masyarakat dan bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan," kata Rachmatika yang akrab disapa Cicu saat menemui massa.
Cicu mengatakan DPRD Sulsel telah bertemu dengan pihak Pertamina sehari sebelumnya. Pertemuan tersebut untuk meminta penjelasan mengenai persoalan BBM dan LPG yang terjadi.
"Kami di DPR sudah langsung pergi bertemu dengan pihak Pertamina kemarin untuk meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," katanya.
2. DPRD Sulsel sudah bahas kelangkaan BBM-LPG
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid menyampaikan rekomendasi DPRD terkait kelangkaan BBM dan LPG 3 kg saat menemui massa aksi buruh di Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (10/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid mengatakan pihaknya sebelumnya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM dan LPG 3 kg pada 18 Agustus 2026. Dalam RDP tersebut, DPRD Sulsel menghasilkan empat poin rekomendasi, termasuk meminta pembentukan tim terpadu untuk mengawasi dan menindak persoalan kelangkaan BBM dan LPG 3 kg.
"Di antaranya, meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk membentuk tim terpadu pengawasan dan penindakan tentang kelangkaan BBM dan LPG 3 kilo," kata Kadir.
DPRD juga meminta pemerintah membentuk SPBU khusus untuk melayani kendaraan truk dan bus. Kendaraan tersebut selama ini disebut kerap mengantre panjang di SPBU.
"Kami meminta Gubernur Sulawesi Selatan untuk menugaskan BPH Migas membentuk SPBU khusus untuk melayani kendaraan truk dan bus yang selama ini kita lihat sangat antre sampai kadang-kadang 24 jam," katanya.
Selain itu, DPRD meminta tambahan kuota BBM subsidi kepada BPH Migas dan LPG 3 kg kepada Kementerian ESDM. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta selektif dalam menerbitkan surat rekomendasi bagi konsumen BBM subsidi.
3. DPRD siap kawal aspirasi buruh
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi (Cicu) menemui massa buruh yang menggelar aksi di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (10/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin Lebih lanjut, Cicu mengatakan tidak seluruh persoalan yang disampaikan massa merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun, pihaknya menyatakan siap mengawal aspirasi buruh yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ke tingkat pusat.
"Insyallah kami juga siap untuk mengawal hal tersebut dan ikut bersama perjuangan teman-teman buruh yang ada hari ini," katanya.
Dia mempersilakan perwakilan buruh kembali berdialog dengan DPRD Sulsel. Aspirasi tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk dibawa ke DPR RI.
"Yang pasti, mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan teman-teman ini bisa mendapatkan jalan yang mudah," kata Cicu.
