Satgas Temukan Dugaan Pelanggaran BBM di Sejumlah SPBU Sulsel
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menyusul antrean panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Satuan Tugas (Satgas) Tertib Pengisian BBM menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam proses pengisian BBM. Temuan tersebut antara lain kendaraan dengan tangki modifikasi, transaksi pengisian berulang dalam sehari, hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
1. Ada kendaraan pakai tangki modifikasi dan transaksi berulang
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengecek kondisi antrean BBM di salah satu SPBU di Makassar, Kamis (10/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Andi Kasman, mengatakan berbagai temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Jadi ada beberapa jenis pelanggaran yang terjadi di SPBU terkait penyaluran BBM sehingga menimbulkan antrean panjang akhir-akhir ini,” kata Andi Kasman, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan Satgas, sejumlah kendaraan diketahui menggunakan tangki yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah tidak wajar. Selain itu, ditemukan kendaraan dengan tangki ganda serta pembelian BBM dalam jumlah yang tidak sesuai dengan konsumsi normal kendaraan.
Temuan lainnya adalah transaksi pengisian BBM secara berulang dalam satu hari. Ada pula kendaraan yang menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang tercantum pada STNK.
2. Ada kendaraan menggunakan beberapa barcode
Ilustrasi SPBU Pertamina. (dok. Pertamina Retail) Andi mengatakan pelanggaran juga ditemukan pada penggunaan barcode saat transaksi di SPBU. Sejumlah kendaraan diduga menggunakan beberapa barcode untuk melakukan pengisian BBM.
“Kemudian ada juga jenis pelanggaran kendaraan yang menggunakan beberapa barcode untuk melakukan transaksI serta kurangnya operator nozzle di SPBU yang melayani,” ungkapnya.
Menurut Andi, kondisi tersebut ikut menjadi perhatian dalam pengawasan penyaluran BBM di Sulsel. Pemerintah ingin memastikan proses pengisian berlangsung tertib sekaligus mencegah adanya praktik yang berpotensi menyebabkan penyaluran BBM tidak tepat sasaran.
3. Satgas libatkan TNI-Polri hingga Pertamina
Ilustrasi SPBU (IDN Times/Aditya Pratama) Andi menjelaskan Satgas Tertib Pengisian BBM di kabupaten/kota telah bergerak melakukan pengawasan secara langsung di sejumlah SPBU. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan arahan Surat Edaran Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk mengatasi persoalan antrean sekaligus memastikan penyaluran BBM berlangsung tertib dan tepat sasaran.
Satgas melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari TNI dan Polri, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Satgas di kabupaten kota sudah bekerja di lapangan berdasarkan surat edaran Pak Gubernur beberapa hari lalu,” ujarnya.
Andi mengatakan keterlibatan lintas sektor diperlukan agar persoalan antrean BBM dapat ditangani secara menyeluruh. Selain menjaga ketertiban di SPBU, pengawasan juga diarahkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Di sisi lain, ia memastikan stok BBM di Sulsel dalam kondisi cukup berdasarkan laporan sementara dari Pertamina. Menurutnya, antrean panjang kemungkinan dipengaruhi perbedaan harga BBM yang membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi.
“Stok BBM kita sebenarnya itu cukup berdasarkan laporan sementara dari Pertamina. Cuma kemungkinan ada anomali disparitas harga, sehingga banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi sehingga mengakibatkan antrean panjang di SPBU,” ucapnya.
