Warga NU Sulsel Minta Wapres dan JK Sikapi Polemik Muktamar
Tokoh mewakili warga NU Sulsel menyatakan sikap soal polemik pelaksanaan Muktamar NU ke-34 di Lampung / Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Tokoh mewakili warga Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan menyatakan sikap soal polemik soal jadwal pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Mereka meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta mantan Wapres Jusuf Kalla agar merespons masalah tersebut.
Tokoh NU Sulsel juga meminta ulama dalam Pengurus Besar NU lainnya, seperti Kiai Haji (KH) Mustofa Bisri serta Habib Luthfi bin Yahya untuk segera menggelar forum musyawarah terkait kepastian pelaksanaan muktamar ke-34 yang kondusif bagi semua pihak.
"Agar polemik jadwal pelaksanaan bisa diakhiri, jajaran Musyatasar PBNU segera menggelar rapat tertutup menyikapi dinamika dan polarisasi kepengurusan akibat terjadinya tarik ulur jadwal pelaksanaan muktamar," kata tokoh NU Sulsel KH Muh Ruslan Wahab dalam siaran persnya, Jumat (3/12/2021).
Baca Juga: Final, Muktamar ke-34 NU Digelar 17-19 Desember 2021 di Lampung
1. Minta PBNU agar gelar musyawarah tertutup tentukan sikap
Rais 'Aam PBNU Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (kedua kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), dan Sekjen PBNU Helmy Faishal (kanan) memberikan keterangan pers di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (9/8/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Pelaksanaan muktamar yang sedianya digelar 23 sampai 25 Desember 2021 terpaksa dibahas ulang. Karena berbenturan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di semua provinsi di Indonesia pada momen akhir tahun.
Ruslan meminta agar polemik terkait jadwal pelaksanaan ini diakhiri. Menurutnya, perlu segera digelar rapat agar ada kejelasan.
"Seyogianya dalam rapat tertutup tersebut juga mengundang para pihak, khususnya Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PBNU untuk mendapatkan informasi yang valid dan berimbang terkait pelaksanaan muktamar di Lampung," ucap Ruslan.
2. Ada bidang dalam kepengurusan yang dianggap pasif
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (Dok. PBNU)Tokoh NU Sulsel lainnya, KH Amirullah Amri menjelaskan, jajaran mustasyar atau para alim di tingkat PBNU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari struktur kepengurusan.
Menurutnya, mustasyar harusnya melibatkan terlibat aktif dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memberikan pencerahan. Baik dalam tausiah maupun taujihat atau mengarahkan. Namun mereka memandang bahwa mustasyar dalam kepengurusan PBNU periode 2015-2020 yang ada saat ini kurang aktif.
"Selama ini lebih banyak pasif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang cukup terhomat di lingkungan warga NU," ungkap Amirullah.
3. Pernyataan sikap bisa jadi landasan PBNU tentukan jadwal dan model muktamar ke-34
Tokoh mewakili warga NU Sulsel menyatakan sikap soal polemik pelaksanaan Muktamar NU ke-34 di Lampung / IstimewaMewakili seluruh masyarakat NU Sulsel, mereka berharap supaya pernyataan sikap ini bisa dijadikan landasan atau acuan moral bagi PBNU dalam mengambil keputusan dan langkah lanjutan terkait pelaksanaan muktamar.
"Baik menyangkut jadwal sampai model atau format pelaksanaan hajat akbar tersebut," kata Amirullah.
Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar mengeluarkan surat perintah agar menggelar muktamar ke-34 pada 17 Desember 2021 di Lampung. Tanggal tersebut maju dari sebelumnya yang sudah ditetapkan pada 23-25 Desember 2021. Mengenai permintaan Rais Aam PBNU itu, 27 PWNU sudah memberi dukungan.
Baca Juga: Panitia Muktamar NU ke-34 Kebut Pembangunan Pesantren Darussa'adah
