Comscore Tracker

Administrasi Rumit, Nakes di Makassar Belum Terima Utuh Insentif

Janji insentif Presiden Jokowi untik nakes masih bermasalah

Makassar, IDN Times - Insentif tenaga kesehatan yang sempat disinggung Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada sidang kabinet paripurna masih jadi persoalan yang belum tuntas. Di Makassar, sebagian dokter dan perawat belum menerima insentif secara utuh.

Kondisi itu diungkapkan Direktur Rumah Sakit Daerah Khusus Dadi, dr Arman Bausat. Menurutnya, persoalan insentif disebabkan persoalan administrasi.

"Ini verifikasinya yang rumit. Jadi apa yang dijanjikan oleh pemerintah tidak serta merta (cair). Misalnya untuk dokter spesialis yang Rp15 juta per bulan itu belum semuanya dapat," dr Arman kepada wartawan di Makassar, Selasa (30/6).

Baca Juga: Disentil Jokowi Soal Insentif, Realisasi Anggaran Kemenkes 17,6 Persen

1. Sebagian nakes baru menerima 80 persen insentif di bulan April

Administrasi Rumit, Nakes di Makassar Belum Terima Utuh InsentifIlustrasi Swab Test (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Arman mengatakan, tenaga kesehatan di RSKD Dadi baru menerima sebagian insentif pada bulan April 2020. Sedangkan insentif untuk Mei dan Juni belum sama diterima.

Menurut Arman, rumitnya persoalan administrasi menjadi salah satu kendala. Misalnya, belum jelas kebijakan soal klasifikasi insentif bagi dokter spesialis selain tenaga kesehatan umum.

Arman kemudian membandingkan insentif bagi dokter spesialis yang masuk selama 30 hari masa kerja dengan dokter yang hanya tiga hingga sepuluh kali masuk dalam satu bulan. Jumlah insentifnya sama. Proses verifikasi pun disebut lumayan panjang.

"80 persen sudah dikasih untuk bulan April. Insentif nakes setelah diverifikasi oleh tim, baik dari Dinas Kesehatan mau pun tim yang lain di Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes sudah disetujui tapi belum dibayar," Arman menerangkan.

2. IDI Makassar enggan persoalkan insentif

Administrasi Rumit, Nakes di Makassar Belum Terima Utuh InsentifHumas IDI Makassar dr Wachyudi. IDN Times/IDI Makassar

Saat ini, kata Arman, pihaknya diminta untuk menunggu dan bersabar sebab data-data nakes yang telah dikirim ke Kemenkes melalui Badan PPSDM, dijanjikan bakal terealisasi dalam waktu dekat.

"Kita harapkan kan sudah aman. Artinya sudah di ACC-kan (setujui)," ucapnya.

Terpisah, Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar dr Wachyudi Muchsin mengungkapkan hal senada. Dia mengatakan para tenaga medis tetap bekerja sepenuh hati meski sebagian masih ada yang belum menerima insentif.

Wachyudi mengatakan, nakes dan medis bekerja sesuai tugas dan tangung jawab terhadap kemanusiaan. Dia tidak ingin persoalan intensif ini menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat bilang kita matre. Kami cuma dapat dari mulut ke mulut," kata dia.

3. Proses pencairan insentif juga terkendala kesalahan data

Administrasi Rumit, Nakes di Makassar Belum Terima Utuh InsentifPuluhan tenaga kesehatan di Tulungagung terpapar virus corona, IDN Times/ Bramanta Pamungkas

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulsel Abdul Rakhmat mengatakan, umumnya insentif kepada nakes sudah terbayarkan untuk Maret dan April. Sedangkan untuk Mei dan Juni masih menunggu pencairan. Menurut dia, lambannya proses verifikasi data turut menjadi kendala.

"Saya tidak tahu (berapa jumlah nakes yang menerima) karena data itu sudah dikirim tapi beberapa dikembalikan karena salah input dan salah data. Itu yang membuat sebagian lambat karena setelah dikirim disana dikembalikan lagi dari pusat untuk diperbaiki," katanya.

Berdasarkan laporan yang dia terima, Rakmhat menilai kondisi yang sama juga terjadi di daerah lain. Khsusnya bagi nakes yang datanya belum diverfikasi kembali oleh pemerintah pusat. Sejauh ini pihaknya sementara memproses seluruh data yang sebelumnya dianggap bersoal.

"Kalau yang saya alami itu salah data karena ada petunjuk teknis (Juknis) yang diberikan Kemenkes, perhitungannya di lapangan itu tidak mudah, sehingga membuat data itu lambat masuk," Rakhmat menjelaskan.

Baca Juga: Jokowi Kritik Insentif Kesehatan Lambat, Menkeu: Sudah 4,68 Persen

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya