Polda Sulawesi Utara Tahan 3 Tersangka Kasus Korupsi Publikasi Media

Kasus ini bermula dari adanya laporan terkait pengelolaan anggaran kerja sama dengan media massa selama kurun waktu dua tahun. Saat itu Steven masih menjabat sebagai kepala dinas, sedangkan Christian dan Recky sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pagu anggaran yang dikelola saat itu berjumlah sekitar Rp 5 miliar. Setiap tahun, Dinas Kominfo memiliki diberi anggaran Rp 7,9 miliar.

Namun baru sekitar pertengahan Juni 2023-2024 anggarannya sudah habis. Kemudian Dinas Kominfo mengajukan anggaran tambahan di APBD Perubahan sebesar Rp 7,9 miliar dan dikabulkan.

Pemeriksaan kasus ini sudah dilakukan sejak tahun 2025. Berdasarkan audit investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut, kerugian negara mencapai Rp 7,5 miliar.

Selain itu, sejumlah media lokal juga mengeluhkan nilai kerja sama yang tidak sesuai dengan nilai kontrak awal. Namun, Polda Sulut hingga saat ini masih belum memberikan keterangan lebih lanjut.

"Nanti menunggu keterangan pak dir, ya," tutur Andri.

Kuasa Hukum Recky, Edwin Wilar, menyebut bahwa dana tersebut memang seharusnya diperuntukkan bagi kerja sama media. Namun, penyalurannya melenceng.

Ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama penerima dana tersebut, namun masih enggan memberitahukannya. "Nanti akan kami buktikan di persidangan," tutur Andri.

Selain itu, ia juga membantah Recky ikut menerima dana. Pasalnya, pencairan dan penyaluran dana bukan kewenangannya.