Survei Unhas: 70 Persen Warga Indonesia Timur Nilai Penerapan Hukum Tak Adil
- Survei Unhas mencatat 70,11 persen warga Indonesia Timur menilai penerapan hukum tidak atau kurang adil, sementara 65,83 persen tidak puas terhadap pemberantasan korupsi.
- Sebanyak 94 persen responden mendukung pengelolaan SDA demi kemakmuran rakyat; muncul pula aspirasi audit pertambangan menyeluruh dan ganti rugi atas kerusakan ekologis.
- Persoalan ekonomi menonjol karena 69 persen responden menilai pekerjaan sulit diperoleh; media sosial menjadi sumber informasi paling dipercaya, diikuti perguruan tinggi, DPR, dan DPD.
Makassar, IDN Times - Sebanyak 70,11 persen masyarakat di kawasan Indonesia Timur menilai penerapan hukum di Indonesia tidak adil atau kurang adil. Sementara ketidakpuasan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi juga tergolong tinggi, mencapai 65,83 persen.
Temuan ini terungkap dalam survei Suara Indonesia Timur yang dirilis Pusat Penelitian Opini Publik Universitas Hasanuddin (Unhas). Survei ini memotret dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Survei tersebut melibatkan sekitar 900 responden yang tersebar di tujuh wilayah, yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, dan Papua dan berlansgung mulai 23 September sampai 9 Oktober 2026. Hasil survei pun dipaparkan oleh Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pengembangan LPPM Unhas, Prof. Imam Mujahidin Fahmid, di Hotel Unhas, Makassar, Rabu (21/10/2026).
"Yang terakhir, temuan kita yang sangat fatal dan strategis adalah 70 persen responden Indonesia Timur menilai penerapan hukum tidak adil dan kurang adil," kata Mujaidin.
1. Hampir 95 persen warga dukung pengelolaan SDA untuk rakyat
Ilustrasi Tambang. (IDN Times/Anjani Asra) Survei tersebut juga menemukan dukungan kuat masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat. Sebanyak 94 persen responden mendukung kebijakan pengelolaan SDA yang berorientasi pada kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Yang pertama, 94 persen, hampir 95 persen responden memberikan dukungan yang kuat dan tetap kebijakan pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat. Kembali kepada Pasal 33," kata Imam.
Menurutnya, temuan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kemakmuran rakyat. Hal ini termasuk pengelolaan sektor pertambangan yang semestinya mengutamakan kepentingan publik.
Dia juga mengungkapkan adanya aspirasi masyarakat agar aktivitas pertambangan diaudit secara komprehensif. Selain itu, muncul harapan agar pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan ekologis.
Imam menyebut aspirasi tersebut banyak disampaikan responden dari Kalimantan dan Sulawesi. Secara khusus, aspirasi itu banyak muncul dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, serta sebagian wilayah Maluku Utara.
2. Sebanyak 69 persen responden menilai pekerjaan sulit diperoleh
Ilustrasi pengangguran. Dok. Istimewa/IDN Times Persoalan ekonomi, khususnya akses terhadap pekerjaan, juga menjadi salah satu temuan survei Unhas. Sebanyak 69 persen responden menilai pekerjaan sulit diperoleh.
"Ini persoalan cara memperoleh nafkah. Kesulitan akses menjadi persoalan menonjol dalam pengalaman responden," kata Imam.
3. Media sosial menggeser posisi DPR dan DPD sebagai sumber kepercayaan
Ilustrasi media sosial (IDN Times / Ita Malau) Temuan lainnya berkaitan dengan perubahan sumber informasi dan kepercayaan masyarakat. Imam menyebut media sosial menjadi saluran informasi yang sangat dipercaya masyarakat, diikuti perguruan tinggi dan kalangan cendekiawan.
"Yang menarik lagi, terjadi pergeseran isu di bawah bahwa kepercayaan itu khususnya kepada lembaga, terjadi peningkatan terhadap perguruan tinggi dan para cendekiawan. Kedua, setelah medsos adalah perguruan tinggi, baru DPR, baru DPD," kata Imam.
4. Survei menggunakan metode acak bertingkat
Pemaparan hasil survei Suara Indonesia Timur terkait kepuasan masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Hotel Unhas, Makassar, Rabu (21/10/2026). IDN Times/Asrhawi Muin Imam menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat. Alokasi responden di setiap provinsi disesuaikan dengan rancangan distribusi sampel secara proporsional.
Pengumpulan data berlangsung melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner khusus. Dalam pemaparannya, Imam menyebut tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 3,4 persen.
Survei ini bertujuan menangkap aspirasi dan pandangan masyarakat di kawasan Indonesia Timur. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik.
"Unhas ingin mencoba menangkap semua aspirasi atau perdebatan-perdebatan pengetahuan yang ada di tengah masyarakat untuk dijadikan sebagai alas pembentukan kebijakan," katanya.
