Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa UMI Tuntut MBG-Kopdes Dihentikan
- Aliansi Mahasiswa UMI Makassar menggelar demonstrasi pada 21 Oktober 2026, membakar ban dan memblokade Jalan Urip Sumoharjo hingga memicu kemacetan panjang.
- Mahasiswa menuntut penghentian MBG dan Kopdes, menyoroti dugaan keracunan pelajar, ketidaktransparanan anggaran, serta meminta dana MBG dialihkan untuk pendidikan berkualitas.
- Aksi juga menolak militerisme di ranah sipil, mendesak status bencana nasional atas kerusakan lingkungan, dan memberi nilai nol bagi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Makassar, IDN Times - Aliansi Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggelar demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di depan Kampus UMI, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (21/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membakar ban bekas, memblokade jalan, dan membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dua di antaranya bertuliskan "2 Tahun Prabowo-Gibran Menjadi Malapetaka Negara" dan "Makanan Beracun Gratis (MBG)".
Aksi blokade menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo mengalami kemacetan panjang, dari depan Kampus UMI hingga Fly Over Makassar. Sejumlah pengendara sepeda motor bahkan terpaksa mengangkat kendaraannya untuk melintas, sedangkan pengendara lainnya mengambil jalur berlawanan arah.
1. MBG menyebabkan banyak keracunan, anggaran tidak transparan
Unjuk rasa mahasiswa di depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, Rabu (21/10/2026). (IDN Times/Darsil Yahya) Jenderal lapangan aksi, Bagas, mengatakan mahasiswa menilai sejumlah program pemerintah selama dua tahun terakhir belum mampu menjawab persoalan masyarakat. Mereka justru menilai beberapa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru.
"Contohnya, kami menuntut agar MBG dan Kopdes itu dihentikan karena dalam program itu kami melihat banyaknya siswa-siswi keracunan massal. Kami juga melihat bagaimana anggaran yang dikeluarkan untuk MBG di setiap daerah tidak transparan," ujar Bagas saat ditemui IDN Times di sela-sela aksi.
Menurut Bagas, pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jauh dari harapan mahasiswa. Ia berpendapat, pengelolaan makanan sebaiknya diserahkan langsung kepada pihak sekolah, bukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menilai proses distribusi makanan dari penyedia hingga ke sekolah berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diterima siswa.
"Sehingga berpotensi adanya kerusakan di dalam makanan itu tersebut," katanya.
2. Pemerintah didesak tetapkan kerusakan lingkungan sebagai bencana nasional
Unjuk rasa mahasiswa di depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, Rabu (21/10/2026). (IDN Times/Darsil Yahya) Selain menuntut penghentian MBG dan program Koperasi Desa (Kopdes), mahasiswa UMI menolak keterlibatan militer dalam ranah sipil, termasuk di lingkungan kampus. Mereka juga mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan di Kalimantan serta Sumatra sebagai bencana nasional.
Mahasiswa turut meminta pemerintah bertanggung jawab atas persoalan kesehatan masyarakat dan menindak korporasi yang dinilai merusak lingkungan. Mereka juga mendesak pencabutan izin perusahaan yang terlibat dalam perusakan tersebut.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat serta segala bentuk pembungkaman terhadap masyarakat dan mahasiswa. Mereka juga meminta anggaran MBG dialihkan untuk memprioritaskan pendidikan berkualitas.
"Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat bagi masyarakat dan mahasiswa serta mengecam pembungkaman menggunakan militerisme. Hentikan MBG dan alihkan anggaran untuk memprioritaskan pendidikan berkualitas bagi rakyat. Hentikan segala bentuk perampasan ruang hidup," ungkap Bagas.
3. Mahasiswa beri nilai nol untuk dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
Unjuk rasa mahasiswa di depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, Rabu (21/10/2026). (IDN Times/Darsil Yahya) Aliansi Mahasiswa UMI memberikan nilai nol terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Penilaian tersebut didasarkan pada kritik mereka terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat.
"Kalau saya nol. Dari teman-teman mungkin juga sepakat bahwa tidak ada kebijakan dari presiden yang memang tercipta untuk masyarakat," tegas Bagas.
Bagas juga mempertanyakan efektivitas MBG dalam membuka lapangan pekerjaan. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, termasuk memengaruhi keberlangsungan usaha kantin sekolah.
Ia mencontohkan, sejumlah kantin sekolah disebut tutup karena siswa tidak lagi membeli jajanan setelah program MBG berjalan. Bagas juga menyoroti kasus keracunan makanan yang melibatkan pelajar sebagai salah satu persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Saya rasa program yang dianggap baik menurut presiden, menurut kami tidak baik dan itu sangat gagal bagi kita," tandasnya.
