Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran: Mobil Dinas Wakapolda Sulsel Diadang Massa
Mobil dinas Wakapolda Sulsel sempat diadang massa Komrad saat rombongan hendak memantau demonstrasi di Makassar.
Gidion Arif Setyawan turun dari mobil dan memantau aksi massa selama sekitar 10 menit sebelum melanjutkan perjalanan.
Komrad menyampaikan sorotan terkait karhutla, BoP, ijazah Gibran, serta kinerja sejumlah menteri.
Makassar, IDN Times - Mobil dinas Wakapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Brigjen Pol Gidion Arif Setyawan, sempat diadang massa demonstran dari Komite Rakyat Demokratik (Komrad) saat melintas di bawah Jalan Fly Over AP Pettarani, Kota Makassar, Selasa (20/10/2026).
Peristiwa itu bermula saat rombongan mobil dinas Gidion melintas dari arah Tol Ir Sutami menuju Jalan AP Pettarani. Rombongan tersebut hendak memantau aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
1. Wakapolda keliling pantau demo di Makassar
Mahasiswa dari Komite Rakyat Demokratik (Komrad) Makassar menggelar unjuk rasa pada momentum dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, Selasa (20/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya Saat hendak melintas, salah seorang dari kelompok Komrad mengadang mobil berwarna hitam dengan pelat nomor 2-XIV berbintang satu tersebut. Namun, aksinya langsung dihalau anggota Satlantas Polrestabes Makassar yang berada di lokasi.
Setelah itu, Gidion bersama pengawalnya turun dari mobil untuk memantau aksi massa. Para demonstran yang mayoritas mengenakan pakaian hitam membawa bendera merah dan hitam di tengah Jalan AP Pettarani.
Setelah sekitar 10 menit memantau demonstrasi, Gidion melanjutkan perjalanan menuju sejumlah titik aksi lainnya di Makassar.
Berdasarkan pantauan IDN Times di lokasi, massa Komrad tidak hanya berorasi, tetapi juga membentangkan spanduk berukuran sekitar 2 x 4 meter di sisi Fly Over. Spanduk hitam putih tersebut menampilkan gambar seorang laki-laki yang sedang berteriak dengan tulisan "2 Tahun Tidak Patuh #Indonesia Berisik".
Massa juga membawa sejumlah poster bertuliskan "Stop Suplai Racun ke Rakyat" dan "Pendidikan Wajib Gratis".
2. Desak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional
Wakapolda Sulsel, Dalam momentum refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Komrad menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.
"Kami menyayangkan Prabowo bergabung dalam BoP. Kita ketahui bersama berapa banyak anak Palestina yang mati, berapa banyak orang tua di Palestina yang mati akibat ulah Zionis Israel," kata salah seorang massa aksi.
Koordinator Komrad, Muhammad Nur Hidayat, secara khusus menyoroti bencana karhutla. Ia mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat melibatkan berbagai pihak secara lebih luas.
"Ini harus ditetapkan bencana nasional sehingga semua mampu bersama-sama membantu. Kami malu sebagai rakyat Indonesia ketika negara lain mengecam Indonesia seperti Singapura, Malaysia menggugat Indonesia akibat daripada asap yang tidak ber-KTP itu," ujar Nur Hidayat.
3. Soroti ijazah Gibran dan kinerja menteri
Mahasiswa dari Komite Rakyat Demokratik (Komrad) Makassar menggelar unjuk rasa pada momentum dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, Selasa (20/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya Selain itu, Komrad mengkritik sejumlah persoalan politik nasional, termasuk keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mereka menyinggung Rocky Gerung yang dinilai kerap mengkritik pemerintah, tetapi kemudian dilantik sebagai anggota lembaga tersebut.
Massa juga menyoroti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta dugaan keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM berat.
Tak hanya itu, Komrad turut mengkritik kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Mereka menilai kedua menteri tersebut masih dipertahankan untuk kepentingan konsolidasi politik menjelang Pilpres 2029.
