BI Dorong Penguatan Rantai Pasok Pangan di Kawasan Sulampua
- BI mendorong penguatan rantai pasok dan distribusi pangan Sulampua melalui GPIPS 2026 untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan ketahanan pangan.
- Program Talu Karsa Pangan Sulsel mencakup penguatan produksi, kerja sama pasokan antardaerah serta distribusi, dan kelembagaan pangan dengan neraca pangan sebagai peringatan dini.
- Sulawesi Selatan menghadapi keterbatasan rantai dingin dan tingginya logistik laut, sementara pemerintah menyiapkan jalan, irigasi, serta dukungan produksi untuk memperlancar pasokan.
Makassar, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan rantai pasok dan konektivitas distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Upaya ini diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 yang berlangsung di Pelabuhan Makassar, Jumat (23/10/2026).
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengatakan gejolak harga pangan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan menjaga produksi, tetapi juga perlu memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan efisien.
"Izinkan saya memulai dengan satu gambaran sederhana, masyarakat tidak mengenal inflasi pangan hanya sebagai angka statistik, melainkan masyarakat langsung merasakan dampak dari inflasi pangan di kehidupan sehari-hari," kata Thomas dalam sambutannya.
1. BI hadirkan tiga strategi penguatan pangan
Ilustrasi bahan pangan pokok. (IDN Times/Asrhawi Muin) Thomas menggambarkan dampak inflasi pangan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga bahan pokok dan keterlambatan pasokan dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat.
"Inflasi pangan setidaknya hadir tiga kali sehari di meja makan. Ketika beras, ketika harga beras meningkat, porsi nasi berkurang. Ketika cabai sulit diperoleh, tidak ada sambal," katanya.
Thomas mengatakan GPIPS Sulawesi Selatan 2026 menghadirkan delapan inovasi yang dirangkum dalam program Talu Karsa Pangan Sulawesi Selatan. Program ini mencakup tiga upaya utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Karsa Daya berfokus pada penguatan kapasitas sektor pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana dan prasarana produktif dari BI. Program ini juga didukung komitmen penyaluran kredit perbankan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kelompok nelayan.
Sementara itu, Karsa Sambung diarahkan untuk memperkuat kerja sama antardaerah dalam pemenuhan komoditas pangan, khususnya beras, bawang merah, dan ikan. Upaya ini juga mencakup pelepasan armada Mini Distribution Center untuk memperpendek rantai pasok hingga ke pasar.
"Di level pusat bersama Kemenko Perekonomian, Bapanas, dan BUMN Logistik, kami mengupayakan biaya distribusi yang lebih efisien untuk menurunkan biaya logistik," jelasnya.
Adapun Karsa Tata berfokus pada penguatan ekosistem dan kelembagaan pangan melalui kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih, gapoktan, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai offtaker. Upaya ini turut didukung sinergi dengan BMKG melalui Sekolah Lapang Iklim dan pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga.
2. Neraca pangan jadi sistem peringatan dini
Ilustrasi bahan pangan pokok. (IDN Times/Faiz Nashrillah) Di sisi lain, Thomas menilai penguatan neraca pangan daerah perlu berjalan secara konsisten dan berkualitas. Neraca pangan tersebut dapat menjadi acuan dalam menjalin kerja sama antardaerah sekaligus mendeteksi potensi defisit pangan sejak dini.
"Melalui sinergi Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, serta Bank Indonesia, kita berharap pengendalian inflasi pangan dapat berjalan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat lokasi," kata Thomas.
Dia berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga pangan. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami yakin bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian lembaga, dan pelaku usaha akan menjadi kunci dan menjaga ketahanan pangan nasional," katanya.
3. Daerah hadapi tantangan biaya logistik
Ilustrasi bahan pangan. (IDN Times/Asrhawi Muin) Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengatakan Sulsel memiliki posisi strategis sebagai salah satu produsen utama sejumlah komoditas pangan di kawasan Sulampua. Komoditas yang dihasilkan Sulsel antara lain beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, dan hasil perikanan.
"Sulawesi Selatan memiliki peran yang strategis sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, juga sebagai produsen utama pangan wilayah Sulampua," kata Fatma.
Meski memiliki potensi produksi yang besar, Sulawesi Selatan masih menghadapi sejumlah kendala dalam distribusi pangan. Di antaranya keterbatasan fasilitas rantai dingin dan tingginya biaya logistik angkutan laut.
"Infrastruktur jalan sudah mampu memberikan konektivitas, tapi hambatan yang utama saat sekarang ini adalah keterbatasan rantai pasokan dingin kita, lalu kemudian juga biaya distribusi logistik angkutan laut khususnya yang masih sangat tinggi menjadi hambatan kita," katanya.
Untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan program pembangunan infrastruktur multiyears pada tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup pembangunan jalan dan irigasi untuk mendukung distribusi serta meningkatkan produktivitas pertanian.
Fatma mengatakan dukungan Kementerian Pertanian melalui program optimalisasi lahan, pompanisasi, dan listrik masuk sawah membantu petani menghadapi dampak El Nino dan kekeringan. Berbagai program tersebut memungkinkan petani tetap berproduksi dan memanen hasil pertanian meski di tengah kondisi kekeringan.
"Sehingga para bupati kita semua mampu mitigasi El Nino kekeringan ini, sehingga masyarakat kita, petani kita masih bisa panen di masa-masa El Nino ini," tuturnya.
Menurut Fatma, pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan membutuhkan pendekatan terpadu, mulai dari produksi hingga penanganan pascapanen. Selain itu, konektivitas distribusi perlu diperkuat untuk menyalurkan pangan dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan pasokan.
Fatma berharap GPIPS Sulampua 2026 menghasilkan langkah konkret untuk memperluas kerja sama antardaerah dan memperkuat neraca pangan. Selain itu, ia mendorong peningkatan dukungan terhadap sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.
"Kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, khususnya perluasan kerja sama antar daerah, penguatan neraca pangan kita, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, dan infrastruktur logistik dan pembiayaan perbankan," katanya.
