Percepatan Pembangunan IKN Nusantara Didukung 6 Provinsi dan 41 Pemda

Menurut Akmal Malik, dalam perspektif kebijakan otonomi daerah, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah perlu dibangun untuk mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara.

Penandatanganan pakta komitmen itu, menurut Akmal, merupakan bentuk inisiatif dan partisipasi dari Pemda di seputar Selat Makassar untuk mendukung kebijakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Wujud nyata tahap awal dari dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan IKN ini adalah dengan penandatanganan pakta komitmen ini," kata Akmal Malik.

Akmal menjelaskan, otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, keguyuban dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Kolaborasi yang sudah dibangun dalam mendukung IKN Nusantara adalah salah satu bentuk spirit berotonomi secara nyata.

Enam provinsi yang turut menandatangani pakta komitmen mendukung percepatan pembangunan IKN ini, selain Akmal Malik selaku Pj Gubernur Sulbar, yakni Kalimantan Timur yang diwakili Wakil Bupati Paser Syarifah Nasitah Assegaf, Pemprov Sulsel diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Aslam Patonangi.

Kemudian Pemprov Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bappeda Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pemprov Sulbar saat ini sedang menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan operasional kegiatan di kawasan IKN Nusantara di Kaltim. Antara lain dengan upaya menghadirkan penerbangan langsung dari Mamuju ke Balikpapan.

Selain itu, sebagai daerah penyangga khususnya dalam hal penyediaan material pembangunan, Akmal Malik mendorong aturan pemberian izin usaha tambang yang cepat tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan.