Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Antrean Panjang di SPBU, Konsumsi Solar Sulsel Over Kuota 10 Persen

Kota Makassar
3 min read
Antrean Panjang di SPBU, Konsumsi Solar Sulsel Over Kuota 10 Persen
Rapat Dengar Pendapat terkait kondisi ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi di Kantor DPRD Sulsel Sementara, Makassar, Rabu (16/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin
  • Pertamina memproyeksikan penyaluran Biosolar subsidi di Sulawesi Selatan mencapai 831.065 KL pada akhir 2026, atau 10,4 persen melampaui kuota tahunan 752.625 KL.
  • Hingga 15 September 2026, realisasi Solar mencapai 586.860 KL atau 110,3 persen dari kuota periode berjalan, tumbuh 15,9 persen dibandingkan periode sama 2025.
  • Pertamina mendorong tambahan kuota Solar dengan data rinci kendaraan, truk, nelayan, kapal, sebaran lokasi, dan kebutuhan sektor sebagai dasar pengajuan kepada BPH Migas.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Makassar, IDN Times - PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar atau Solar subsidi di Sulawesi Selatan akan melebihi alokasi hingga akhir 2026. Proyeksi tersebut mencapai sekitar 10,4 persen di atas kuota yang ditetapkan untuk tahun ini.

Manager Retail Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Mardian mengatakan kuota Solar Sulsel pada 2026 ditetapkan sebesar 752.625 kiloliter (KL). Sementara itu, berdasarkan proyeksi hingga akhir tahun, kebutuhan penyaluran diperkirakan mencapai 831.065 KL.

Hal tersebut disampaikan Mardian dalam Rapat Dengar Pendapat terkait Ketersediaan dan Distribusi BBM serta LPG 3 Kg di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur di Kantor DPRD Sulsel sementara, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (16/9/2026).

  1. 1. Realisasi solar sudah melebihi kuota

    IMG_20260717_195757.jpg
    Truk dan bus mengantre di SPBU Pintu 1 Universitas Hasanuddin (Unhas), Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (17/7/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

    Berdasarkan data Pertamina periode year to date (YTD) 15 September 2026, realisasi penyaluran Solar di Sulsel mencapai 586.860 KL. Angka tersebut setara dengan 110,3 persen dari kuota YTD yang ditetapkan sebesar 531.992 KL.

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, realisasi Solar tahun ini tumbuh 15,9 persen. Sementara kuota tahunan 2026 hanya meningkat sekitar 2 persen dibandingkan kuota 2025 yang sebesar 738.074 KL.

    Dengan tren tersebut, Pertamina memproyeksikan realisasi penyaluran Solar hingga akhir 2026 mencapai 831.065 KL. Angka tersebut setara dengan sekitar 110,4 persen dari kuota tahunan.

  2. 2. Pertamina dorong penambahan kuota

    IMG_20260717_175341.jpg
    Truk dan bus mengantre di SPBU Pintu 1 Universitas Hasanuddin (Unhas), Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (17/7/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

    Mardian mengatakan Pertamina berkepentingan mendorong penambahan kuota Solar. Sebab, perusahaan tetap harus menjaga penyaluran sesuai ketentuan kuota yang ditetapkan pemerintah.

    "Nah, 10 persen itu yang kami selalu dorong memang. Jadi berkepentingan menambah kuota itu tidak hanya masyarakat, kami juga. Kalau kalau kami tetap menyalurkan tapi over kuota, kami disuruh ganti," kata Mardian.

    Menurutnya, Pertamina tetap menyalurkan BBM ketika kebutuhan masyarakat meningkat. Dia mencontohkan penyaluran di Makassar yang biasanya sekitar 700 KL per hari sempat mencapai 1.300 KL.

    "Makassar 700, kemarin berapa? 1.300 kami salurkan, ya. Tetap grafiknya enggak bohong. Kita kalau bicara data kan enggak bisa dibantah. Jadi kalau kita bicara itu sudah pasti gitu, kita salurkan terus," katanya.

  3. 3. Penambahan kuota harus didukung data

    IMG_20260912_165057.jpg
    SPBU di Jalan AP Pettarani Makassar, Sabtu (12/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

    Mardian mengatakan usulan penambahan kuota harus disertai data kebutuhan yang rinci. Data tersebut diperlukan agar BPH Migas dapat menghitung kebutuhan Solar di Sulsel secara lebih tepat.

    "Nah, cuma kalau kita berbicara kuota ini, mau tak mau bermain data. Kita tidak bisa hanya modal semangat," katanya.

    Data yang dibutuhkan antara lain jumlah kendaraan, truk, nelayan, kapal, lokasi sebaran, hingga kebutuhan masing-masing sektor. Menurut Mardian, data tersebut akan menjadi dasar dalam pengajuan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.

    "Truk, ya, sehari-hari, ya, apa, ya. Itu kita ajukan, kita dorong dengan data, ya, mudah-mudahan bisa tidak ada alasan buat BPH Migas kalau kita bisa menyajikan data dengan bagus," katanya.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More