Pemprov Sulsel Uji Coba Makan Bergizi di Sekolah Desember 2024
- Pemerintah Sulawesi Selatan akan uji coba pemberian makanan bergizi gratis di sekolah pada Desember.
- Program ini menjadi bagian dari program gizi yang akan diluncurkan secara penuh mulai Januari 2025.
- Anggaran program tersebut berasal dari pusat dan tidak akan menganggu dana BOS.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mengadakan uji coba penerapan makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah pada Desember mendatang. Hal ini disampaikan Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh.
Langkah ini menjadi bagian dari program gizi yang akan diluncurkan secara penuh mulai Januari 2025. Program ini diharapkan mencakup 24 kabupaten/kota di seluruh provinsi.
"Dinas Pendidikan yang membawai TK, PAUD, SD, SMP, SMA, sudah menyiapkan desainnya. Mudah-mudahan Desember kita akan coba terus 24 kabupaten/kota," kata Zudan, Kamis (31/10/2024).
1. Penanganan stunting jadi prioritas
Zudan menegaskan bahwa penanganan stunting tetap menjadi program prioritas. Dalam waktu dekat, Sulsel juga akan menjadi tuan rumah untuk rapat koordinasi penanganan stunting dari Kementerian PMK.
"Ini akan kita dorong gerakannya yang seperti dilakukan oleh Pak Presiden dengan makanan bergizi, program pemberian makanan tambahan kita harus dilanjutkan," kata Zudan.
2. Pemkot Makassar masih menunggu juknis
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kota Makassar, Muhyiddin, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dan anggaran terkait program tersebut. Program ini nantinya lebih menyasar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar.
Meski begitu, uji coba telah dilaksanakan lebih dulu oleh kelurahan. Dengan demikian, pihaknya merasa sudah ada pengalaman dalam penerapan makan bergizi gratis untuk anak didik.
"Belum bisa kita pastikan, kami masih menunggu. Kalau percontohan kan itu sudah dilakukan lurah. Contohnya kemarin itu seperti Gojek dan Corporate Social Responsibility (CSR)," kata Muhyiddin.
3. Anggaran berasal dari DAK
Muhyiddin menegaskan anggaran program tersebut berasal dari pusat. Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) untuk program tersebut dan tidak akan menganggu dana BOS.
"Kalau pun nanti anggarannya masuk, contohnya itu dana BOS masuk sebagai DAU non fisik. DAK non fisik itu nanti akan masuk dan nanti nilainya untuk anggaran program makanan gratis ini. Yang pasti di Makassar itu akan ada,” kata Muhyiddin.
