Pemprov Sulsel Klaim Satgas Demonstrasi Hanya Untuk Ruang Dialog

13 Feb 2026, 16:49 WIB

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulawesi Selatan, Muhammad Salim Basmin. (Dok. Pemprov Sulsel)

Intinya sih...

Mengutamakan pendekatan persuasif untuk membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Pembentukan satgas masih dalam tahap kajian konseptual tanpa langkah teknis atau struktural yang diambil.
Kritik terhadap rencana pembentukan satgas oleh WALHI Sulsel karena dianggap anti demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penjelasan terkait wacana pembentukan Satgas Penanganan Demonstrasi. Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP), Muhammad Salim Basmin, menekankan bahwa tujuan pembentukan satgas ini adalah untuk menciptakan mekanisme komunikasi yang terstruktur antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam keterangannya, Salim menegaskan bahwa gagasan pembentukan satgas bukan untuk membungkam suara kritis masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur antara pemerintah dan massa aksi.

1. Mengutamakan pendekatan persuasif

Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Salim menjelaskan, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ingin memastikan setiap aspirasi yang disampaikan di muka umum dapat diterima dengan baik. Hal ini dijalankan tanpa mengabaikan ketertiban.

"Poin utamanya adalah bagaimana membuka ruang dialog. Pemerintah ingin aspirasi publik tersampaikan secara efektif, namun di sisi lain kepentingan umum dan kelancaran layanan publik tetap terjaga," kata Salim Basmin, dikutip Jumat (13/2/2026).

2. Masih dalam tahap kajian

Rapat koordinasi bersama Forkopimda Sulsel, bupati, wali kota, dan instansi terkait di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/2/2026). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Salim menjelaskan, hingga saat ini pembentukan satgas masih bersifat kajian konseptual. Belum ada langkah teknis maupun struktural yang diambil oleh Pemprov Sulsel.

"Kajian ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya dinamika penyampaian pendapat di Sulawesi Selatan dalam beberapa waktu terakhir," kata Salim.

Dengan klarifikasi ini, Pemprov Sulsel berharap masyarakat tidak salah tafsir. Pemerintah juga mendorong warga tetap aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui kanal-kanal komunikasi yang tersedia secara santun dan konstruktif.

3. Kritik WALHI Sulsel

Catahu 2021 WALHI Sulsel/Dok WALHI Sulsel

Sebelumnya, rencana pembentukan satgas tersebut mendapat tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan. Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rahmat Kottir, menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

"Rencana Andi Sudirman untuk menekan aksi demonstrasi adalah sikap anti demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia," kata Rahmat, Kamis (12/2/2026).

Rahmat menyebut pembentukan satgas berisiko tidak memiliki dasar hukum dan dapat menimbulkan persoalan konstitusional. Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk demonstrasi, merupakan hak yang dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999.

WALHI juga mengaitkan peningkatan demonstrasi dengan pertumbuhan investasi, khususnya di sektor ekstraktif. Rahmat menilai investasi yang tidak mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan memicu protes masyarakat.

"Pemerintah maupun perusahaan tidak melibatkan masyarakat secara bermakna dan partisipatif sehingga gelombang protes di sejumlah wilayah di Sulsel terus meningkat," katanya.