Pemkot Makassar-GMTD Bahas Percepatan Proyek Jembatan Barombong
- Munafri tegaskan status lahan pembangunan Jembatan Barombong
- Munafri dorong perizinan bersih untuk percepat Jembatan Barombong
- GMTD siapkan proyek pengembangan daerah
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar menggelar pertemuan bersama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di Ruang Kerja Wali Kota, Jumat (18/7/2025). Pertemuan ini membahas percepatan rencana pembangunan Jembatan Barombong.
Pertemuan tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Sekretaris Daerah Andi Zulkufly Nanda dan Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri. Sejumlah kepala dinas juga hadir, termasuk dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Penataan Ruang, serta Dinas Pertanahan Kota Makassar.
Diskusi membahas sinkronisasi program pengembangan kawasan GMTD dengan kebijakan pemerintah kota. Salah satu agenda utamanya ialah proyek strategis Jembatan Barombong yang diharapkan membuka akses Makassar-Takalar dan mengurai kemacetan di wilayah selatan.
1. Munafri tegaskan status lahan pembangunan Jembatan Barombong
Munafri menegaskan pentingnya kejelasan status lahan di kedua sisi jembatan sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemkot Makassar disebut hanya menangani pembebasan lahan, sedangkan pembangunan jembatan akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Soal pembangunan jembatan di Barombong sebagai akses pengurai kemacetan, kami hanya membebaskan lahan, Pemerintah Provinsi yang bangun jembatan," kata Munafri.
2. Munafri dorong perizinan bersih untuk percepat Jembatan Barombong
Munafri menyebut komunikasi dengan Pemprov Sulsel sudah dilaksanakan, termasuk dengan Gubernur Sulsel. Namun, kepastian status kepemilikan lahan tetap menjadi kunci kelancaran proyek tersebut.
"Kalau tidak diselesaikan, kita bisa mandek di satu titik. Itu bentangannya panjang. Saya sudah minta, jadi kita sama-sama bebaskan lahannya, biar cepat Pemrov bangun," katanya.
Munafri menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Makassar tetap terbuka dan kondusif. Dia memastikan proses perizinan berjalan transparan tanpa pungutan di luar ketentuan resmi.
"Kami tidak ingin ada pihak yang bermain-main dalam proses perizinan dan membebani investor dengan biaya-biaya yang tidak semestinya. Semua harus mengikuti jalur resmi, cepat, dan akuntabel," kata Munafri.
3. GMTD siapkan proyek pengembangan daerah
Sementara itu, Direktur Cleaning GMTD Zainal Abidin menyebut pihaknya menyiapkan sejumlah proyek pengembangan di kawasan tersebut. GMTD berharap mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pusat agar rencana pembangunan bisa terintegrasi dengan kebijakan kota.
Dia mengatakan bahwa laporan resmi proyek saat ini masih berada di tingkat provinsi. Meski begitu, seluruh proyek strategis tersebut diharapkan terhubung sebagai satu kesatuan pembangunan kota.
"Laporannya, saat ini ada di provinsi, tapi kami optimis semuanya akan terintegrasi. Kita juga tentu berharap mendapat dukungan, baik dari pusat maupun daerah," kata Zainal.
