Mahasiswa dari Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Makassar menggelar unjuk rasa terkait krisis BBM dan gas LPG di Kantor Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Jumat (11/9/2026). IDN Times/Darsil Yahya
GAM juga menyoroti pernyataan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang mengatakan antrean yang terjadi di sejumlah SPBU akibat panic buying. Menurutnya, pernyataan itu seakan-akan masyarakat yang disalahkan karena takut tidak mendapatkan BBM dan gas 3 Kg.
"Persoalan kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kilo itu kemudian tidak mampu dibenarkan dengan alasan bahwa masyarakat yang kemudian salah karena dia yang panik sehingga melakukan pembelian secara tidak wajar," ujar Fajar.
Fajar menilai, pernyataan itu sangat keliru dan tidak sepantasnya disampaikan oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, sebab bisa melukai hati masyarakat Sulsel.
"Saya kira kendalanya jelas bahwa Pertamina tidak mampu untuk mendistribusikan secara optimal terkait persoalan ini. Kemudian dia juga tidak mampu memberikan solusi dan hanya menyalahkan masyarakat itu sendiri," jelasnya.
GAM kemudian meminta agar Presiden Prabowo untuk segera mencopot Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia karena tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai seorang menteri. Serta mendesak GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mundur dari jabatannya.
"Tapi kami meminta dulu langkah konkretnya. Dan ketika PT Pertamina tidak mampu memberikan solusi dalam waktu dekat ini, maka kami meminta juga untuk segera pencopotan GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi," pungkasnya.
Terkait represi yang dialami mahasiswa, Humas Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan, unjuk rasa yang digelar mahasiswa harusnya memiliki izin dari pihak terkait, dalam hal ini kepolisian. Pun begitu, menurutnya, Pertamina tetap menghargai aksi demonstrasi selama mengikuti aturan yang berlaku.
"Demonya ada izinnya, gaK? Penyampaian aspirasi diperkenankan tapi juga harus sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya kepada IDN Times.