Ancaman Kekeringan pada 2026, BPBD Makassar Siapkan Status Darurat
- Pemerintah Kota Makassar bersiap menghadapi potensi kekeringan 2026 berdasarkan prakiraan BMKG, dengan puncak diperkirakan terjadi pada Oktober dan langkah antisipasi mulai disiapkan sejak dini.
- BPBD mengidentifikasi tiga dampak utama kekeringan: krisis air bersih, peningkatan risiko kebakaran, serta gangguan kesehatan masyarakat yang memerlukan koordinasi lintas instansi.
- Penetapan status tanggap darurat diajukan agar Makassar dapat mengakses dana BTT dan bantuan BNPB, menjadi langkah strategis mempercepat penanganan dampak kekeringan.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar mulai mewaspadai potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi pada 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebut kondisi tersebut berpeluang mulai terasa pada Mei dan mencapai puncak sekitar Oktober.
Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, menjelaskan informasi tersebut merujuk pada prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kondisi ini mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
"Seperti kita ketahui sekarang ini, ada informasi BMKG bahwa akan ada bencana kekeringan, yaitu di bulan Mei dan puncaknya itu bulan Oktober," kata Fadli, Sabtu (18/4/2026).
1. Istilah El Nino Godzilla jadi gambaran potensi dampak
Dalam penjelasannya, Fadli juga menyinggung istilah El Nino Godzilla yang sempat digunakan untuk menggambarkan potensi dampak kekeringan yang besar. Meski demikian, pemerintah mengingatkan agar masyarakat tidak merespons secara berlebihan.
"Tetapi kita jangan terus memberikan informasi-informasi ke masyarakat supaya masyarakat tidak panik," katanya.
BPBD menekankan upaya yang dijalankan saat ini berfokus pada kesiapsiagaan dan penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah berupaya memastikan potensi dampak kekeringan dapat diantisipasi tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
2. Tiga dampak utama kekeringan
BPBD mengidentifikasi tiga dampak utama yang berpotensi muncul selama musim kemarau panjang. Dampak pertama adalah krisis air bersih yang melibatkan berbagai pihak, termasuk PDAM serta dukungan TNI dan Polri melalui armada mobil pengolah air (RO).
Dampak kedua adalah peningkatan risiko kebakaran. Kondisi lingkungan yang kering membuat potensi kebakaran lebih mudah terjadi, sehingga Dinas Pemadam Kebakaran disiagakan untuk mengantisipasi kejadian tersebut.
Sementara dampak ketiga berkaitan dengan gangguan kesehatan masyarakat. Kondisi kekeringan yang berkepanjangan berpotensi memicu masalah kesehatan, sehingga Dinas Kesehatan dilibatkan dalam upaya penanganan.
"Jadi ada tiga sebetulnya yang perlu kita antisipasi dalam bencana kekeringan ini. Ada tiga masalah yang akan timbul," kata Fadli.
3. Status tanggap darurat jadi tiket bantuan
BPBD juga mendorong penetapan status tanggap darurat sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi kekeringan. Status tersebut diajukan oleh pemerintah kota berdasarkan rekomendasi BMKG dan koordinasi lintas instansi.
Menurut Fadli, penetapan status tanggap darurat menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai sumber pendanaan dan bantuan. Dukungan tersebut mencakup dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB dan lembaga lainnya.
"Tanggap darurat bukan berarti Makassar lemah, tetapi tanggap darurat ini adalah salah satu tiket untuk bagaimana supaya antisipasi-antisipasi terhadap kekeringan ini bisa cepat diatasi," katanya.
