Ratusan warga Tamalanrea yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) mendatangi kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (9/6/2026). IDN Times/Darsil Yahya

Intinya Sih

Ratusan warga Tamalanrea berunjuk rasa di kantor DPRD Sulsel menolak proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang direncanakan dekat permukiman mereka.
Anggota DPRD Sulsel Mahmud menyatakan penolakan terhadap pembangunan PSEL di Tamalanrea dan berjanji mengawal aspirasi warga melalui rapat dengar pendapat bersama komisi terkait.
Proyek PSEL di Tamalanrea termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan akan dikerjakan oleh konsorsium perusahaan asal China bersama PT Grand Puri Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Ratusan warga Tamalanrea yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) mendatangi kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (9/6/2026).

Massa yang berasal dari sejumlah wilayah di Tamalanrea, seperti Kampung Mulabaru, Tama'lalang, dan Perumahan Alamanda, mendesak pemerintah membatalkan proyek yang direncanakan berdiri di dekat kawasan permukiman warga.

1. Legislator temui massa

Ratusan warga Tamalanrea yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) mendatangi kan

Aksi tersebut diterima anggota DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem, Mahmud, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Tamalanrea, Biringkanaya, Panakkukang, dan Manggala.

Di hadapan massa aksi, Mahmud menyatakan sikapnya yang menolak pembangunan PSEL atau PLTSa di kawasan yang berdekatan dengan rumah warga.

"Sebagai anggota DPRD Sulsel dari Tamalanrea, saya di sini terpilih karena bapak ibu sekalian, maka saya secara tegas menolak pembangunan PLTSa di dekat rumah warga di Tamalanrea," kata Mahmud saat berorasi di atas mobil komando massa.

2. Janji kawal aspirasi warga Tamalanrea

Sejumlah warga memegang poster protes menolak lokasi PLTSa di depan gedung DPRD Makassar dengan tulisan kampung bukan tempat sampah.

Warga menggelar aksi menolak lokasi PLTSa di DPRD Makassar, Rabu (6/8/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Mahmud juga berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat hingga tuntas. Sebagai tindak lanjut, ia memastikan akan mendorong komisi terkait di DPRD Sulsel untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas polemik pembangunan PSEL tersebut.

Menurutnya, surat aspirasi yang disampaikan GERAM PSEL Tamalanrea telah diterima oleh bagian aspirasi DPRD Sulsel dan akan segera ditindaklanjuti.

"Nanti kami atur untuk RDP, karena kami sebagai perwakilan saja dan nanti komisinya adalah yang membidangi lingkungan. Insya Allah saya kawal masalah ini sampai tuntas demi masyarakat," ujarnya.

3. PSEL masuk daftar PSN

Rapat dengar pendapat terkait penolakan lokasi proyek PLTSa di gedung DPRD Makassar, Rabu (6/7/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Setelah hampir satu jam menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri dari kantor DPRD Sulsel. Mereka kemudian melanjutkan aksi demonstrasi ke Balai Kota Makassar untuk menyuarakan penolakan yang sama.

Diketahui, proyek PSEL direncanakan dibangun di kawasan Tamalanrea dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek tersebut disebut akan dikerjakan oleh perusahaan asal China, SUS Shanghai Holding Limited, bersama konsorsium Shanghai SUS Environment Co. Ltd dan PT Grand Puri Indonesia.