Ujian Nasional Dihapus, Nurdin Abdullah: Tunggu Kajiannya Dulu
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. IDN Times/Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah enggan berkomentar banyak soal kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menghapuskan ujian nasional (UN) di sekolah. Nurdin berdalih dia masih menunggu kajian soal itu.
Menurut Nurdin, penghapusan UN baru akan dimulai pada tahun 2021. Bukan tidak mungkin, pada tahun 2020 ada kajian baru yang justru membuat Kemendikbud mempertahankan UN.
“Kita tunggu kajiannya dululah. Tidak boleh berandai-andai,” kata Gubernur usai rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (11/12) malam.
Bagaimana dengan legislator DPRD Sulsel?
1. Dewan sebut penghapusan UN mengejutkan
Kantor DPRD Sulsel. IDN Times/Aan PranataSejumlah legislator DPRD Sulawesi Selatan merespons kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menghapus ujian nasional (UN) di sekolah. Kebijakan tersebut dianggap cukup mengejutkan.
Legislator Fraksi Golkar Ince Langke mengatakan, UN awalnya digelar untuk mendapatkan standar mutu pendidikan. Ketika UN dihapus, Mendikbud diharapkan punya alternatif dalam mengukur standar tersebut.
“Ini mengagetkan banyak pihak. Sekarang dihapus oleh pak menteri, kita lihat saja. Ini kan suatu kebijakan yang menantang pak menteri sendiri,” kata Ince kepada IDN Times di Makassar, Kamis (12/12).
2. Pengganti UN harus lebih baik
Ince Langke. IDN Times/Aan PranataInce mendukung kebijakan penghapusan UN, selama itu demi peningkatan mutu pendidikan. Yang penting, menurut dia, adalah sistem pendidikan harus mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Mendikbud melalui program Kemerdekaan Belajar, dipercaya punya strategi untuk mewujudkan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.
“Kita nantikan saja, apa efeknya dari perubahan kebijakan ini. Jangan sampai setelah (UN) dilepas, apa yang jadi target kita yaitu peningkatan kualitas SDM justru bias,” ucap Ince.
3. Pengadaan komputer di sekolah-sekolah tetap berjalan
ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaDalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulsel menganggarkan pengadaan sarana untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sekolah-sekolah. Setelah UN dihapuskan, DPRD bakal mendukung pengadaan perangkat komputer diteruskan.
“Ada atau tidak ada ujian, komputer bagi siswa tetap dibutuhkan. Apalagi visi prioritas Gubernur Sulsel adalah peningkatan kualitas SDM, sedangkan SMA dan SMK itu urusan wajib pemerintah provinsi,” Ince menerangkan.
Baca Juga: Nadiem Sampaikan Konsep Kemerdekaan Belajar dan Dosen Bergerak
4. Sistem pendidikan mesti menggiring spesialisasi
Andi Januar Jaury. IDN Times/Aan PranataLegislator Fraksi Demokrat Andi Januar Jaury mendukung penghapusan UN. Menurut dia, dinamika di masyarakat menuntut sistem pendidikan yang menggiring spesialisasi bagi murid atau siswa. Kemendikbud diharapkan punya sistem alternatif pengganti UN yang bisa mengarah pada spesialisasi.
Januar berpendapat, bagaimana pun strateginya, sistem pendidikan harus mampu menjamin nilai dan kualitas SDM. Pada era globalisasi, kita mesti menyiapkan pribadi-pribadi unggul dan kompetitif.
“Banyak parameter yang bisa diterapkan di Kemendibud. Saya tidak meragukan itu. Kita tinggal menunggu petunjuk dari tingkat atas, sehingga di provinsi tinggal menyesuaikan,” kata Januar.
Baca Juga: Menteri Nadiem Sebut UN Hilang di 2021, Apa Penggantinya?
