Bawaslu Sulsel: Mobilitas Penduduk Jadi Tantangan Data Pemilih 2029
- Bawaslu Sulsel menyoroti tingginya mobilitas penduduk sebagai tantangan utama dalam menjaga akurasi data pemilih menjelang Pemilu dan Pemilihan 2029 di berbagai wilayah.
- Koordinasi antar lembaga seperti Bawaslu, KPU, dan Disdukcapil didorong untuk memastikan sinkronisasi antara data kependudukan dan data pemilih agar tidak terjadi kerancuan.
- Rendahnya pelaporan perubahan status kependudukan oleh masyarakat dinilai memperumit proses pembaruan daftar pemilih yang akurat dan berkualitas di Sulawesi Selatan.
Makassar,IDN Times - Tingginya mobilitas penduduk menjadi tantangan baru dalam pengawasan data pemilih menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 di Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Hukum dan Diklat, Andarias Duma’, saat kegiatan Ngabuburit Pengawasan di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (9/3/2026).
Andarias menjelaskan perpindahan penduduk yang cukup tinggi di sejumlah wilayah berpotensi memengaruhi akurasi data pemilih. Dia mencontohkan kondisi di Toraja, di mana ribuan warga sedang atau akan bekerja ke Morowali.
"Mobilitas seperti ini tentu akan berpengaruh pada akurasi data pemilih jika tidak diantisipasi dengan baik," kata Andrias.
1. Migrasi tenaga kerja berpengaruh pada akurasi data pemilih
Dinamika sosial seperti migrasi tenaga kerja, menurut Andarias, perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih agar tetap akurat dan mutakhir.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyampaikan pengawasan data pemilih tidak hanya menitikberatkan pada prosedur administrasi. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan data tersebut mencerminkan kondisi riil masyarakat.
"Yang diawasi oleh Bawaslu bukan semata-mata kerja KPU sebagai institusi, tetapi bagaimana pergerakan data pemilih itu sendiri, apakah akurat dan mutakhir sesuai kondisi warga yang memiliki hak pilih," jelasnya.
2. Bawaslu dorong kerja sama antar lembaga pengelola data
Selain itu, Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Saiful Jihad, mendorong kerja sama antar lembaga untuk menjaga kualitas data pemilih. Saiful menjelaskan sering muncul kerancuan antara data kependudukan dan data pemilih karena masing-masing dikelola oleh institusi berbeda.
"Data penduduk adalah domain administrasi kependudukan yang dikelola oleh Disdukcapil, sementara data pemilih adalah produk kepemiluan yang disusun dan dimutakhirkan oleh KPU berdasarkan berbagai sumber data," kata Saiful.
3. Rendahnya pelaporan perubahan data kependudukan juga jadi tantangan
Anggota KPU Sulsel, Romi Harminto, juga mengakui rendahnya pelaporan perubahan status kependudukan oleh masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pemutakhiran data pemilih. Kondisi tersebut turut memengaruhi proses pembaruan daftar pemilih.
"Banyak masyarakat yang tidak melaporkan perubahan status seperti pindah domisili, kematian, maupun perubahan data lainnya. Padahal pembaruan data kependudukan sangat penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih," kata Romi.
Menurut Romi, partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data kependudukan turut memengaruhi kualitas daftar pemilih. Pembaruan data tersebut berkaitan dengan upaya mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan berkualitas.
![[BREAKING] Eks Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas Rp50 M](https://image.idntimes.com/post/20260309/upload_f977084ef0b14e62b5f647d19c6a6feb_208d4fc0-516f-4c26-b02b-0d886fc60603_watermarked_idntimes-1.jpeg)
