Makassar di Ambang Kemarau: Terancam El Nino hingga Krisis Air Bersih
- BMKG memprediksi kemarau 2026 di Sulsel akan lebih kering dan panjang akibat pengaruh El Nino lemah, dengan puncak pada Agustus hingga September.
- Warga Makassar, terutama di wilayah utara seperti Buloa, masih kesulitan akses air bersih karena jaringan PDAM terbatas dan bergantung pada sumur bor swadaya.
- Pemerintah Kota Makassar menyiapkan ribuan tandon air, mobil tangki, serta posko siaga untuk mengantisipasi krisis air dan risiko kebakaran selama musim kemarau.
Makassar, IDN Times - April 2026 menjadi penanda awal perubahan musim di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Hujan mulai berkurang, suhu terasa lebih terik, dan sebagian wilayah perlahan memasuki fase kering. Di balik perubahan ini, tersimpan kekhawatiran lama yang kembali muncul yakni kekeringan dan krisis air bersih.
Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan potensi kemarau tahun ini lebih kering dan berlangsung lebih panjang di sebagian besar wilayah Sulsel. Fenomena El Nino yang diperkirakan muncul pada pertengahan tahun turut memperkuat ancaman tersebut, meski intensitasnya diprediksi lemah.
Namun bagi sebagian warga, khususnya di utara Makassar, krisis air bukan sekadar ancaman musiman. Dia adalah persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
1. Ancaman krisis air saat kemarau
Di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, air bersih bukan sesuatu yang bisa diandalkan dari keran rumah. Bahkan saat musim hujan, sebagian warga masih kesulitan mendapatkan air layak pakai.
Di lingkungan RT 6/RW 2, aktivitas warga mengambil air dari sumur bor sudah menjadi rutinitas. Sejak subuh, warga datang membawa jerigen dan gerobak untuk mengisi kebutuhan air harian.
Pengelola sumur bor setempat, Muhammad Nur, menyebut akses air bersih di wilayahnya masih terbatas. Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum menjangkau seluruh kawasan, termasuk beberapa RT seperti RT 8.
"Kebutuhan pokok kan air untuk kehidupan. Nah, kebetulan di wilayah ini kan memang jangankan kemarau, musim hujan saja untuk mendapatkan air bersih agak kurang ya, agak sulit juga," kata Nur saat ditemui di rumahnya, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Nur, sebagian warga mengandalkan sumur bor yang dibangun sejak 2016. Air tersebut kemudian diambil langsung oleh warga dengan sistem swadaya.
"Terus terang, untuk PDAM saja di sini, untuk mendapatkan aliran itu tidak ada. Terkhusus untuk RT 8, di sana belum ada jaringan dari PDAM," katanya.
Kondisi ini membuat warga harus beradaptasi setiap musim kemarau. Pembelian air menjadi pilihan alternatif, meskipun menambah beban pengeluaran rumah tangga.
Setiap hari, antrean warga terlihat di lokasi sumur bor. Mereka membawa jerigen untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, hingga mencuci. Aktivitas ini berlangsung hampir tanpa jeda, terutama saat pasokan air dari sumber lain terbatas.
Nur mengatakan pengambilan air tidak dibatasi secara ketat. Namun, dalam satu kali pengambilan, warga biasanya mengambil maksimal dua gerobak agar antrean tetap berjalan.
"Kalau dari saya itu biasanya sudah mulai subuh sudah ada sampai habis memang orang untuk mengambil air, baru kami hentikan. Jadi kami tidak batasi jam sekian sampai jam sekian," katanya.
Di tengah kondisi tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi El Nino muncul pada pertengahan 2026. Fenomena ini berpotensi menurunkan curah hujan dan membuat musim kemarau lebih kering dari biasanya.
Jika kondisi tersebut terjadi, maka wilayah dengan keterbatasan akses air bersih seperti Buloa berisiko mengalami tekanan yang lebih besar. Pasokan air dari sumur bor maupun distribusi bantuan bisa terdampak jika sumber air menurun.
Meski demikian, Nur mengaku belum merasakan dampak signifikan dari perubahan cuaca sejauh ini. Warga berharap pasokan air tetap tersedia meskipun musim kemarau diprediksi lebih panjang.
"Mudah-mudahan di sini tidak ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, khususnya untuk pengadaan air ini," katanya.
2. El Nino dan kemarau yang mengintai
BMKG memperkirakan El Nino mulai berkembang pada Juni hingga Juli 2026 dan bertahan hingga akhir tahun. Dampaknya di Sulsel berupa penurunan curah hujan, yang berpotensi membuat kemarau lebih kering dari biasanya.
"Kalau potensi El Nino itu diperkirakan di pertengahan tahun. Itu mulai semester dua tahun ini," kata Prakirawan Balai BMKG Wilayah IV Makassar, Amhar Ulfiana, melalui wawancara telepon dengan IDN Times, Senin (6/4/2026).
BMKG memperkirakan intensitas El Nino pada 2026 tergolong lemah. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2023-2024, ketika El Nino memiliki intensitas kuat.
"Perbandingannya kalau dari segi intensitas, kalau 2023-2024 itu dia intensitasnya strong atau kuat. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2026 ini, dia masih lemah, prediksinya sampai update 31 Maret 2020," kata Amhar.
El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di Sulawesi Selatan, sehingga musim kemarau bisa lebih kering dari normal. Wilayah yang bergantung pada curah hujan, seperti sawah tadah hujan, diprediksi paling terpengaruh.
Amhar menyatakan dampak musim kemarau yang lebih panjang terhadap gagal panen atau penurunan produktivitas pertanian belum bisa dipastikan. Jika irigasi memadai, maka meskipun kondisi kering, produksi tanaman tetap bisa berjalan dengan baik.
"Tapi kalau memang dia sawah tadah hujan yang memang 100 persen bergantung pada curah hujan, nah ini yang bisa dipengaruhi kondisi oleh kondisi cuaca akibat El Nino ya bisa saja kekeringan," jelas Amhar.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Sulawesi Selatan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Puncak ini berbeda dengan puncak El Nino, karena intensitas El Nino tetap lemah hingga akhir tahun.
"Itu di-update lagi di pertengahan tahun. Kita lihat untuk keputaran di tahun 2027 ini itu masih berlangsung atau malah sudah turun intensitasnya," imbuh Amhar.
Sebelumnya, Balai BMKG Wilayah IV Makassar menyebutkan musim kemarau di Sulawesi Selatan akan datang secara bertahap mulai April 2026. Musim kemarau diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
Sekitar 79 persen wilayah Sulsel diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih kering dari biasanya. Selain itu, 58 persen wilayah berpotensi menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang.
3. Enam wilayah rawan kekeringan
Pemerintah Kota Makassar pun telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Berdasarkan hasil identifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdapat enam kecamatan yang masuk kategori rawan.
Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, menyebut wilayah tersebut tersebar di berbagai bagian kota dengan karakteristik berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses air bersih hingga ketergantungan pada sumber air tertentu.
"Seperti kita ketahui ada enam lokasi yang terancam untuk kekeringan panjang tahun ini di 2026," kata Fadli, Sabtu (18/4/2026).
Enam wilayah yang dipetakan rawan kekeringan meliputi Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang. Wilayah-wilayah ini dinilai memiliki potensi lebih tinggi mengalami krisis air saat curah hujan menurun.
Menurut Fadli, beberapa daerah bahkan telah mengalami persoalan air bersih meski masih berada pada musim hujan. Kondisi ini menjadi perhatian khusus pemerintah dalam menyusun langkah antisipasi.
"Di daerah seperti Tallo saja, di musim hujan masih mereka ada beberapa daerah yang krisis air bersih seperti di Kelurahan Buloa," kata Fadli.
BPBD bersama instansi terkait mulai menyiapkan langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih dan penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat di wilayah rawan tersebut.
Selain pemetaan wilayah rawan, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan dokumen rencana kontingensi (renkon) untuk menghadapi berbagai potensi bencana. Dokumen tersebut mencakup penanganan kekeringan.
Fadli menjelaskan dokumen tersebut menjadi pedoman teknis dalam penanganan bencana. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi.
"Kita sudah punya renkon kekeringan, di situ isinya adalah rencana kontingensi kekeringan ini isinya adalah semua petunjuk-petunjuk teknis bagaimana mengatasinya," katanya.
Rencana kontingensi ini disusun bersama perguruan tinggi, salah satunya Universitas Hasanuddin. Dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi kekeringan di tahun 2026.
BPBD Makassar juga merujuk pada pengalaman penanganan kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, pemerintah menetapkan status tanggap darurat dan berhasil mengatasi dampak kekeringan yang terjadi.
Selanjutnya pada 2024, status diturunkan menjadi siaga karena kondisi dinilai lebih terkendali. Sementara pada 2025, tidak terjadi kekeringan signifikan di wilayah Makassar.
"Saya rasa masyarakat tidak usah khawatir karena bencana kekeringan ini sudah pernah terjadi. Itu tahun 2023 kita sudah tetapkan juga tanggap darurat dan itu kita bisa atasi," kata Fadli.
4. Ratusan tandon air mulai didistribusikan
Menghadapi potensi tersebut, BPBD Makassar mulai menyiapkan langkah antisipasi. BPBD menyiapkan lebih dari 1.000 tandon air untuk membantu suplai air bersih masyarakat.
Dari jumlah tersebut, sekitar 100 unit tandon telah mulai didistribusikan ke sejumlah wilayah yang masuk kategori prioritas terdampak krisis air bersih. Distribusi ini bertahap sesuai kebutuhan lapangan dan tingkat kerawanan masing-masing daerah.
Fadli Tahar mengatakan penyediaan tandon air menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi krisis air.
"Dari total yang kita siapkan lebih dari 1.000 tandon, saat ini sekitar 100 unit sudah mulai kita distribusikan ke wilayah-wilayah prioritas," kata Fadli, Kamis (30/4/2026).
BPBD Makassar menyoroti tiga potensi dampak utama yang perlu diantisipasi selama musim kemarau, yakni krisis air bersih, meningkatnya risiko kebakaran, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dampak fenomena El Nino.
"Suhu yang meningkat juga berpotensi memicu kebakaran lebih cepat, dan dampak kesehatan seperti ISPA, penyakit kulit, hingga gangguan pernapasan juga perlu diwaspadai," kata Fadli.
Untuk menghadapi potensi tersebut, BPBD memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sejumlah instansi dilibatkan, mulai dari PDAM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran, hingga BUMN serta lembaga filantropi seperti Baznas dan Dompet Dhuafa.
Menurut Fadli, penanganan dampak kekeringan tidak bisa berjalan sendiri. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar respons di lapangan lebih cepat dan terkoordinasi.
"Guna memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi dampak El Nino," kata Fadli.
BPBD juga mendorong penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah kota. Status ini dinilai penting untuk membuka akses pendanaan, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP), serta dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB.
"Status tanggap darurat ini penting untuk mempercepat akses bantuan, baik dari daerah maupun pusat," kata Fadli.
5. Mobil tangki dan tambahan pompa disiapkan
Sementara itu, Perumda Air Minum Kota Makassar mencatat penurunan debit air baku sebagai salah satu penyebab utama terganggunya distribusi ke wilayah utara kota. Di sisi lain, jaringan perpipaan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah.
Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Syahrum Makkuradde, mengatakan pihaknya telah menyusun langkah antisipatif yang melibatkan berbagai strategi teknis dan kerja sama lintas instansi.
"Kami sudah siapkan berbagai skenario, termasuk distribusi melalui mobil tangki, penambahan pompa, hingga kerja sama dengan BPBD dan pemerintah provinsi dalam penyediaan sumber air baru," kata Andi Syahrum.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah penambahan pompa air di sejumlah titik untuk mengoptimalkan distribusi. Selain itu, PDAM juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan respons cepat saat terjadi gangguan suplai.
Dukungan terhadap pengembangan sumber air alternatif juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah. Salah satunya melalui pemanfaatan sumur bor sebagai cadangan air di beberapa wilayah yang rawan terdampak kekeringan.
Sementara itu, untuk jangka panjang, PDAM Makassar akan fokus pada pengelolaan serta optimalisasi sumber air baku di berbagai titik. Upaya ini juga mencakup evaluasi jaringan pipa distribusi yang berpotensi mengalami kebocoran atau tidak berfungsi secara maksimal.
"Saat ini debit sempat turun, meski setelah hujan sudah mulai meningkat dari di atas 100 menjadi sekitar 300, dengan kondisi normal seharusnya berada di kisaran 400," paparnya.
Selain kesiapan menghadapi musim kemarau, PDAM Makassar juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peningkatan jumlah pelanggan dengan kualitas layanan air bersih.
Andi Syahrum menyebut pertumbuhan kawasan baru turut mendorong meningkatnya kebutuhan air di Kota Makassar. Salah satunya kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yang terus berkembang sebagai pusat permukiman dan aktivitas baru.
"Karena itu, kami juga membahas langkah-langkah teknis untuk menambah suplai air agar pelayanan tetap maksimal," kata Andi Syahrum.
Di tengah upaya peningkatan layanan, PDAM Makassar menegaskan fungsi sosial tetap menjadi bagian dari operasional. Penyaluran air bersih juga tetap diberikan kepada warga yang belum menjadi pelanggan.
Air bersih diposisikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar layanan komersial. Pendekatan ini tetap dijalankan terutama pada wilayah yang mengalami keterbatasan akses air.
"Ini bagian dari fungsi sosial kami. Walaupun bukan pelanggan, tetap kami bantu agar kebutuhan dasar air bersih masyarakat tetap terpenuhi," katanya.
5. Posko dan armada Damkar disiapkan untuk risiko kebakaran
Musim kemarau tidak hanya membawa ancaman kekeringan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Makassar telah mengaktifkan tujuh posko siaga.
Sekitar 60 armada disiapkan, termasuk motor pemadam (damtor) untuk menjangkau lorong sempit. Selain itu, Damkar juga siap membantu distribusi air bersih jika diperlukan.
Kepala Damkarmat Makassar, Fadli Wellang, mengatakan posko tersebut dibentuk untuk memperkuat respons. Posko itu disiapkan menghadapi potensi kebakaran dan kekeringan yang meningkat saat musim kemarau.
"Terkait dengan kondisi musim kering yang akan berkepanjangan, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran membentuk posko khusus untuk menghadapi musim kekeringan ini," kata Fadli, Kamis (16/4/2026).
Fadli menjelaskan satu posko berada di Markas Komando (Mako) Damkar di Jalan Ratulangi. Sementara enam posko lainnya tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kareng, Ujung Tanah, Kawasan Industri Makassar (KIMA), Tamalanrea, Manggala, dan Bangkala.
Seluruh posko tersebut diaktifkan secara bersamaan. Hal ini untuk memastikan kesiapsiagaan petugas menghadapi potensi kejadian selama musim kemarau.
"Semua kita aktifkan. Jadi ada total tujuh posko yang kita aktifkan untuk menghadapi musim kemarau," jelasnya.
Fadli menyebutkan dua risiko utama yang menjadi perhatian selama musim kemarau adalah kebakaran dan krisis air bersih. Kondisi cuaca yang lebih kering dan suhu tinggi meningkatkan potensi benda mudah terbakar.
"Ada dua potensi yang paling kita jaga yaitu bahaya kebakaran dan juga kekeringan," kata Fadli.
Dia berharap masyarakat ikut menjaga lingkungan agar terhindar dari bahaya kebakaran. Masyarakat juga diimbau tidak lalai, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
"Karena suhu yang cukup tinggi ini bisa mengakibatkan benda yang mudah terbakar," katanya.
Pada musim kekeringan, Damkar akan membantu PDAM dalam menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Penyaluran tersebut menggunakan armada yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran.
"Tentunya tetap juga ada tim-tim yang stand by untuk karena tidak bisa semua kita turunkan menyalurkan air bersih seperti itu," kata Fadli.
Dia pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak lalai. Terutama dalam aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di tengah kondisi cuaca kering.
"Tetapi seperti saya sampaikan tadi bahwa akan ada selalu yang stand by untuk mengatasi bilamana ada waktu darurat apabila terjadi kebakaran," katanya.
