1.000 Tandon Air Disiapkan untuk Hadapi Ancaman Kekeringan di Makassar
- Pemerintah Kota Makassar melalui BPBD menyiapkan lebih dari 1.000 tandon air untuk mengantisipasi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026, dengan 100 unit sudah mulai didistribusikan.
- BPBD Makassar menyoroti tiga ancaman utama saat kemarau, yaitu krisis air bersih, risiko kebakaran meningkat, serta gangguan kesehatan masyarakat akibat fenomena El Nino.
- Kolaborasi lintas sektor diperkuat dan BPBD mendorong penetapan status tanggap darurat agar akses pendanaan dan bantuan dari pemerintah pusat dapat dipercepat.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan lebih dari 1.000 tandon air. Hal ini sebagai antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026.
Dari jumlah tersebut, sekitar 100 unit tandon telah mulai didistribusikan ke sejumlah wilayah yang masuk kategori prioritas terdampak krisis air bersih. Distribusi ini bertahap sesuai kebutuhan lapangan dan tingkat kerawanan masing-masing daerah.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan penyediaan tandon air menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi krisis air.
"Dari total yang kita siapkan lebih dari 1.000 tandon, saat ini sekitar 100 unit sudah mulai kita distribusikan ke wilayah-wilayah prioritas," kata Fadli, Kamis (30/4/2026).
1. Tiga ancaman utama saat kemarau
BPBD Makassar menyoroti tiga potensi dampak utama yang perlu diantisipasi selama musim kemarau, yakni krisis air bersih, meningkatnya risiko kebakaran, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dampak fenomena El Nino.
"Suhu yang meningkat juga berpotensi memicu kebakaran lebih cepat, dan dampak kesehatan seperti ISPA, penyakit kulit, hingga gangguan pernapasan juga perlu diwaspadai," kata Fadli.
2. Kolaborasi lintas sektor diperkuat
Untuk menghadapi potensi tersebut, BPBD memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sejumlah instansi dilibatkan, mulai dari PDAM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran, hingga BUMN serta lembaga filantropi seperti Baznas dan Dompet Dhuafa.
Menurut Fadli, penanganan dampak kekeringan tidak bisa berjalan sendiri. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar respons di lapangan lebih cepat dan terkoordinasi.
"Guna memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi dampak El Nino," kata Fadli.
3. Dorongan status tanggap darurat
BPBD juga mendorong penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah kota. Status ini dinilai penting untuk membuka akses pendanaan, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP), serta dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB.
"Status tanggap darurat ini penting untuk mempercepat akses bantuan, baik dari daerah maupun pusat," kata Fadli.
