Sengketa Pilpres, KPU Sulsel Bawa 60 Boks Form Rekapitulasi ke MK
IDN Times/Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menyiapkan 60 boks berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berkas itu dijadikan alat bukti oleh KPU untuk menghadapi gugatan atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang mulai digelar 14 Juni mendatang.
Sesuai tahapan, MK mengagendakan registrasi terhadap permohonan peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 11 Juni 2019. Lalu pada 14 Juni digelar sidang perdana Sengketa Pilpres 2019 yang sebelumnya diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Nantinya, MK akan memutuskan layak tidaknya kasus sengketa ke tahap persidangan, dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan pemohon.
KPU Sulsel, dalam beberapa hari terakhir telah mengumpulkan berkas formulir rekapitulasi dari 24 kabupaten/kota untuk dibawa ke MK. Dua komisioner KPUD dari masing-masing daerah juga akan ditugaskan ke MK untuk mempersiapkan perbaikan dokumen jika diperlukan.
"Persediaan seluruh dokumen unuk PHPU Pilpres bisa dikatakan hampir seratus persen tersedia. Hari ini kami berangkat membawa dokumen alat buktinya," kata Komisioner KPU Sulsel Upi Hastati di Makassar, Senin (10/6).
Baca Juga: 4 Fakta Penting Soal Gugatan Pilpres oleh Kubu Prabowo-Sandiaga ke MK
1. Semua formulir rekapitulasi digandakan 12 rangkap
IDN Times / Aan PranataKPU Sulsel, kata Upi, menyediakan alat bukti sesuai yang diperintahkan MK melalui KPU RI. Alat bukti merupakan formulir rekapitulasi hasil Pemilu pada berbagai tingkatan.
Formulir, antara lain terdiri dari DB, yakni formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota. Lalu formulir DA, yang memuat rekapitulasi tingkat kecamatan. Masing-masing berkas digandakan 12 rangkap, sesuai dengan peraturan MK dan aturan sidang tentang penyediaan alat bukti.
"Untuk C1 (rekapitulasi tingkat TPS) kami siapkan saja, meski tidak ada penggandaan karena belum ada perintah," kata Upi.
2. KPU juga menyiapkan kronologi penetapan daftar pemilih
IDN Times/Prayugo UtomoSelain formulir rekapitulasi, Upi menambahkan, KPU Sulsel juga mempersiapkan alat bukti lain berupa dokumen kronologi penetapan daftar pemilih. Alat ini disiapkan untuk menghadapi gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, yang mempersoalkan tahapan Pemilu 2019 tanpa menyebut spesifikasi persoalan.
Karena gugatan tersebut, KPU harus menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemilu, khususnya Pilpres 2019, telah berjalan sesuai dengan amanat peraturan undang-undang. "Sulsel adalah bagian dari 17,5 juta data yang disoal oleh BPN," ucap Upi.
3. Dokumen sengketa Pileg 2019 dirampungkan belakangan
IDN Times/Aan PranataKPU Sulsel tak hanya mempersiapkan alat bukti untuk sengketa Pilpres 2019. Saat ini, mereka juga tengah mengumpulkan dokumen sebagai alat bukti sengketa Pemilihan Legislatif, yang akan mulai disidangkan pada 16 Juni.
Upi mengungkapkan, KPU Provinsi dan KPUD Kabupaen/Kota menyiapkan alat bukti berdasarkan bedah kasus dari tim pengacara KPU RI yang sementara berjalan. Dari 24 daerah di Sulsel, ada 11 di antaranya yang terdapat gugatan Pileg.
Baca Juga: Gerindra Minta Maaf Atas Pernyataan Prabowo Soal Pilihan Ani Yudhoyono
