Syarat Maju Calon Perseorangan di Pilkada Makassar Semakin Sulit

Gunawan Mashar mengatakan, jumlah syarat dukungan bakal calon perseorangan ditetapkan menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan di pilkada. Syarat dukungan minimal 7,5 persen pemilih, berlaku untuk daerah dengan DPT berjumlah 900 ribu hingga 1 juta jiwa. Pada Pemilihan Umum tahun 2019, DPT di Makassar berjumlah 967.590 jiwa.

Syarat dukungan 72 ribu KTP tersebut lebih banyak dibandingkan Pilkada Makassar tahun 2018. Saat itu, calon perseorangan wajib melampirkan dukungan lebih dari 65 ribu warga.

Gunawan menjelaskan, bertambahnya syarat dukungan seiring dengan berubahnya DPT di Kota Makassar. Pada tahun 2018, standar DPT yang digunakan di atas satu juta. Adapun PKPU menyatakan daerah dengan DPT di atas satu juta jiwa, syarat dukungan perseorangannya minimal 6,5 persen.

"Pada Pemilu 2019 ada penyisiran DPT sehingga hasilnya didapatkan total 900 ribu jiwa lebih," kata Gunawan.

Pilkada serentak digelar 23 September 2020. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, pasangan bakal calon wali kota Makassar sudah bisa menyetorkan berkas syarat dukungan kepada KPU mulai 11 Desember 2019 hingga 5 Maret 2020.

Gunawan mengatakan, berkas syarat dukungan yang dilampirkan oleh bakal calon perseorangan akan diverifikasi, pada Maret hingga Juni 2020. Ada ada tiga tahapan verifikasi untuk memastikan dukungan masyarakat terhadap bakal calon. Masing-masing verifikasi jumlah, verifikasi administrasi, serta verifikasi faktual.

Verifikasi jumlah berlaku untuk memastikan kesesuaian dukungan dengan jumlah minimal 7,5 persen dari DPT. Verifikasi administrasi untuk menyaring identitas warga yang seharusnya tidak bisa memberikan dukungan, seperti anggota TNI, Polri, dan PNS. Sedangkan verifikasi faktual digelar dengan mendatangi satu per satu warga yang dilampirkan KTP-nya dalam berkas dukungan.

"Jika menurut verifikasi, bakal calon memenuhi syarat pencalonan perseorangan, maka akan ditetapkan sebagai pasangan calon bersamaan dengan calon dari jalur partai politik," ucap Gunawan.

KPU Kota Makassar bakal mendapat hibah senilai Rp78 miliar dari Pemerintah Kota Makassar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020. Jumlah itu lebih besar dibandingkan hibah penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 senilai Rp60 miliar lebih.

Alokasi hibah ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dengan Pemkot Makassar, Selasa (1/10) malam. KPU Makassar awalnya mengajukan dana hibah senilai Rp96 miliar. Setelah beberapa kali penyesuaian dan pengurangan, perencanaan anggaran akhirnya dipangkas dan disepakati senilai Rp78 miliar.

Gunawan menyebutkan, pemangkasan berlaku untuk sejumlah pos anggaran. Misalnya, biaya sosialisasi pilkada berkurang dari Rp10 miliar jadi Rp3 miliar. Lalu mengurangi jumlah TPS dari rencana 2.500 menjadi 2.099, menekan anggaran pencalonan, menghilangkan anggaran pemungutan suara ulang, dan lain-lain.

"Namun kami tetap mempertahankan anggaran yang elementer, yang tidak bisa dikurangi karena bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan pilkada, seperti di data, penyelenggaraan teknis, dan logistik," ucap Gunawan.