Posko Kawal COVID-19 Makassar Dibuka, Lapor Jika Dirugikan Aturan

Haedir menjelaskan, latar belakang pembentukan posko ini karena banyaknya persoalan yang muncul di masyarakat akibat aturan-aturan penanganan pandemik. Khususnya di Kota Makassar yang saat ini telah menetapkan status PPKM Level 3. "Di mana sebelumnya Makassar menempati PPKM level 4, level tertinggi status krisis penanganan," jelasnya.

Menurut Haedir, status tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan interaksi dan aktivitas sosial masyarakat. Akibatnya, banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, menurut Haedir, beberapa kasus juga menunjukkan kealpaan pemerintah menjamin terpenuhinya hak-hak dasar bagi masyarakat. Di antaranya kasus pasien meninggal dunia karena tidak terlayani, siswa putus sekolah karena terbatasnya akses fasilitas untuk belajar daring, korupsi dana batuan untuk masyarakat miskin, hingga tindakan represif dan pelanggaran hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Aturan-aturan penanganan pandemik, menurut Haedir, juga dianggap mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas, anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya. "Hingga membatasi akses terhadap informasi publik terkait COVID-19 dan hak menyampaikan pendapat serta memperoleh keadilan," urainya.

Haedir menuturkan, posko aduan ini merupakan wujud upaya dan tindakan serius untuk mengontrol aturan yang keliru. Seperti tindakan represi oleh aparat saat menjalankan aturan penanganan pandemik.

"Tindakan ini dianggap penting di tengah sikap pemerintah yang abai dalam merespon permasalahan masyarakat terdampak COVID-19," imbuhnya.

Koalisi masyarakat sipil juga merekomendasikan upaya perbaikan dalam penangnanan COVID-19.

Pertama, pemerintah didorong membuat tempat isolasi di darat selain isolasi apung. "Tempat Isolasi ini diharapkan ramah dan dapat di akses oleh penyandang disabilitas," paparnya.

Kedua, menemukan dan membuat sistem pendidikan yang efektif. Sistem pendidikan ini diharapkan dapat berjalan secara sestematis dan dapat dirasakan oleh semua peserta didik.

Ketiga, menyalurkan bansos kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Tidak hanya kepada mereka yang terdata miskin menurut Dinas Sosial. Mengingat, dampak COVID-19 terhadap masyarakat tidak hanya dirasakan oleh mereka yang miskin berdasarkan data kemiskinan dinas sosial. Misalnya buruh korban PHK, perempuan buruh migran yang dideportasi selama pandemik, hingga pedagang kaki lima dan pengusaha UMKM.

Keempat, membuat sistem informasi tentang COVID-19 yang ramah difabel dan kelompok rentan lainnya. Kelima, mendorong transparansi penggunaan aggaran COVID-19. Tidak hanya anggaran yang bersumber dari APBD tapi juga dari pihak swasta.

Keenam, pemerintah kota membuat sebuah sistem pengaduan untuk seluruh layanan yang terdampak COVID-19, termasuk mekanisme pembagian bantuan sosial. Ketujuh, pemerintah harus memastikan regulasi penanganan COVID-19 dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk kepada mereka yang rentan.

Kedelapan, pemkot secara terus menerus memonitoring dan evaluasi terhadap semua program penanganan. Terakhir, memastikan, tidak ada diskriminasi layanan warga berbasis status vaksin.