Polda Sulsel Masih Rancang Pengamanan Pilkada Serentak 2020
Makassar, IDN Times - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih mematangkan rancangan pengamanan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Di Sulsel, pilkada akan digelar di 12 kabupaten/kota.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, pihaknya juga belum bisa memastikan berapa personel yang akan diturunkan di masing-masing daerah. Soal itu masih menunggu kepastian dari penyelenggara pilkada.
"Kita menunggu hasil penghitungan tempat pemungutan suara (TPS), baru kita tentukan komposisi yang tepat," kata Ibrahim kepada IDN Times di Makassar, Kamis (27/8/2020).
1. Komposisi pengamanan tergantung kebutuhan di setiap daerah
Pilkada akan digelar di Kota Makassar dan 11 kabupaten di Sulsel. Masing-masing, Barru, Bulukumba, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Soppeng, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Ibrahim mengatakan, pola pengamanan serta komposisi petugas menyesuaikan kondisi kebutuhan Polres di masing-masing daerah. Saat ini Polda tengah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu di semua daerah.
"Di situ nanti akan kita susun jumlah personel backup baik dari Polda, maupun dengan rayonisasi yang dibuat di daerah yang menyelenggarakan pilkada," ucap Ibrahim.
2. Konsetrasi pengamanan difokuskan di TPS
Ibrahim bilang, konsentrasi pengamanan akan dititikberatkan pada TPS. Sebab TPS dianggap bisa menjadi salah satu lokasi yang paling berpotensi menimbulkan persoalan. Terlebih, jika pengawasannya tidak diperketat.
"Eskalasinya di tiap TPS juga akan berbeda," ujarnya.
Selain itu, lanjut Ibrahim, kampanye juga jadi fokus lain dalam pemetaan pengamanan. Baik itu kampanye di jalan hingga di media media sosial.
"Jadi sosialisasi juga yang paling penting untuk kita laksanakan dan kawal," kata dia.
3. Pengamanan menyesuaikan protokol pencegahan COVID-19
Ibrahim menyatakan pola pengamanan pilkada pada tahun ini akan berbeda dari biasanya. Karena masih di situasi pandemik COVID-19, semua personel lapangan yang bertugas diwajibkan mematuhi protokol kesehatan.
"Minimal menggunakan masker dan menjaga jarak," katanya.
Polda Sulsel juga tengah mengaji dan memetakan daerah yang dianggap berpotensi atau rawan konflik.
"Cuman kita tidak bisa ekspos dulu, karena setiap daerah itu kan dinamis. Kita tunggu hasil kajiannya seperti apa," ucap Ibrahim.
