Polda Sulsel Antisipasi Politik Identitas Pemicu Kerawanan Pemilu 2024

23 Agu 2023, 20:36 WIB

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso, memberi sambutan pada kegiatan Deklarasi Pemilu Damai di Sulawesi Selatan, Rabu (23/8/2023). IDN Times/Ashrawi Muin

Makassar, IDN Times - Kapolda Sulsel, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso, mewanti-wanti agar tidak ada praktik politik identitas pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya usai deklarasi pemilu damai yang digelar di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Rabu (23/8/2023).

Dia menyatakan bahwa politik identitas menjadi perhatian khusus untuk menjaga pemilu damai. Hal ini, kata dia, perlu diantisipasi dan diharapkan ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk membantu kelancaran Pemilu 2024.

"Iya, dari cyber kita juga sudah mengawasi supaya ini tidak berkembang biak bias artinya bisa terjadi pengkotak-kotakan. Lalu ada gesekan yang tidak kita inginkan," kata Setyo.

1. Kerawanan pemilu bersifat dinamis

Deklarasi Pemilu Damai di Sulawesi Selatan, Rabu (23/8/2023). IDN Times/Ashrawi Muin

Setyo menyatakan bahwa kerawanan pemilu sangat dinamis. Pihaknya tentu akan mengikuti setiap tahapan. Lagipula, kata dia, belum ada kandidat pemilu yang ditetapkan baik itu capres maupun bacaleg.

Hal ini, kata dia, juga akan berpengaruh pada pemetaan tingkat kerawanan. Namun Polda Sulsel siap mengantisipasi dengan menghadirkan pasukan dan didukung pula oleh TNI untuk melihat potensi kerawanan yang mungkin terjadi.

"Mudah-mudahan bisa dieliminir kerawanan ini dan kita bisa melaksanakan di setiap kabupaten maupun di pusat, provinsi dengan baik dan aman," kata Setyo.

2. Antisipasi hoax pada pemilu

Ilustrasi hoaks (IDN Times/Sukma Shakti)

Hingga kini, Polda Sulsel terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Soal jumlah personil, Polda akan mengikuti perkembangan peta kerawanan.

Meski begitu, mereka akan tetap mengantisipasi potensi kerawanan lain pada pemilu. Ada beberapa potensi kerawanan lain di luar politik identitas yang kerap muncul jelang tahun politik.

"Mungkin ada hoax dan sebagainya harus kita antisipasi. Mungkin kerawanannya terjadi polarisasi, politik identitas ini juga kita akan antisipasi supaya kita betul-betul jaga jangan sampai ini akan terjadi hal-hal yang berkaitan masalah pemilu," kata Setyo.

3. Indeks kerawanan pemilu di Sulsel rendah

Deklarasi Pemilu Damai di Sulawesi Selatan, Rabu (23/8/2023). IDN Times/Ashrawi Muin

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Hasbullah, menyampaikan berdasarkan data Bawaslu RI, indeks kerawanan pemilu di Sulsel merupakan yang terendah kedua nasional. Indeks kerawanan pemilu di Sulsel yaitu 10,20 persen. Sulsel hanya berada satu tingkat di atas Bengkulu yang memiliki nilai 3,79 persen.

"Sulsel kedua artinya aman. Tapi dinamika politik, corak politik di Sulsel tidak bisa serta merta kita jadikan asumsi untuk memotret 2024. Makanya proses mitigasi hari ini kita butuhkan untuk memastikan bahwa tren yang diberikan oleh Bawaslu kita bisa jaga bersama," kata Hasbullah.

Dia mengatakan bahwa dibutuhkan kerja sama seluruh unsur untuk menciptakan pemilu damai. Dimulai dari pemerintah eksekutif dan legislatif, penyelenggara pemilu, peserta pemilu hingga masyarakat.

"Kita membutuhkan seluruh unsur yang terlibat baik pemerintahan, DPRD selaku penyedia anggaran, dan parpol sebagai peserta. Semua harus ikut terlibat dalam menyukseskan pemilu," kata Hasbullah.