Pilkada Bulukumba Termasuk Rawan Politik Uang, Ini Penyebabnya

07 Des 2020, 13:35 WIB

Ilustrasi politik uang/IDN Times/Prayugo Utomo

Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis daftar 33 daerah rawan politik uang pada Pilkada Serentak 2020. Pilkada Bulukumba jadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang masuk daftar berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di November 2020 itu.

Komisioner Bawaslu Bulukumba Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Abdul Rahman, tidak menampik soal daftar tersebut. Dia membenarkan bahwa penyelenggaraan pilkada di daerahnya termasuk rawan.

"Untuk isu-isu strategis, seperti politik uang dan hak pilih, Bulukumba berada dalam kategori rawan tinggi," kata Abdul Rahman saat dihubungi IDN Times via WhatsApp, Senin (7/12/2020).

1. Secara umum, IKP Bulukumba di kategori rawan sedang

Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti

Rahman menerangkan bahwa secara umum, IKP Pilkada Bulukumba masih berada dalam kategori rawan sedang. Meski isu politik uang berada pada kategori rawan tinggi di Bulukumba, tapi masih ada isu strategis lain yang masuk kategori rawan sedang dan rendah.

"Jaringan internet dan konteks pandemik berada dalam kategori rawan sedang dan untuk isu penolakan karena COVID-19 Bulukumba dalam kategori rawan rendah," kata Rahman.

2. Bawaslu pernah memproses kasus politik uang di Bulukumba

IDN Times/Helmi Shemi

Rahman menjelaskan, IKP yang dirilis oleh Bawaslu RI disusun berdasarkan sejumlah indikator. Salah satunya adalah fakta-fakta pada pemilihan umum atau pilkada sebelumnya.

"Yaitu kejadian yang pernah terjadi di Bulukumba di saat masuk tahapan kampanye. Seperti adanya dugaan pelanggaran politik uang yang diproses oleh Bawaslu Bulukumba," kata Rahman.

Rahman menyebut, pada Pemilu 2019 Bawaslu Bulukumba memang sempat memproses kasus pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang. Sedangkan di Pilkada 2020, aduan maupun temuan masih dalam proses penanganan.

"Sejauh ini ada laporan dan masih dalam proses kajian di Gakkumdu," katanya.

3. Bawaslu menggandeng ormas untuk mengedukasi masyarakat

Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)

Untuk mencegah terjadinya politik uang, Bawaslu Bulukumba sejak jauh hari telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, mengajak berbagai organisasi kemasyarakatan untuk bekerja sama memberikan edukasi ke masyarakat

"Sudah 47 organisasi yang sudah MoU dengan Bawaslu tersebar di 10 kecamatan," katanya.

Bawaslu Bulukumba juga mendorong Panwas di sepuluh kecamatan untuk membentuk kampung sadar pemilu. Rata-rata sudah terealisasi. Cara lain adalah mengimbau masjid-masjid membacakan aturan dan larangan politik uang pada waktu Salat Jumat.