Munafri: Penanganan Geng Motor di Makassar Bukan Hanya Tugas Polisi

15 Mei 2026, 00:33 WIB

Ashrawi Muin

Munafri: Penanganan Geng Motor di Makassar Bukan Hanya Tugas Polisi

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Intinya Sih

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan penanganan geng motor harus melibatkan keluarga dan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab kepolisian.
Pemkot Makassar siap mendukung langkah tegas Polrestabes dengan memperkuat keamanan lingkungan hingga tingkat RT dan RW.
Munafri memastikan pos kamling dan pengawasan lingkungan terus diaktifkan, serta menilai instruksi tembak di tempat sebagai bagian dari prosedur kepolisian.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menilai penanganan geng motor di kota ini tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Menurutnya, keluarga hingga masyarakat perlu ikut terlibat dalam mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus dalam aksi kriminal jalanan.

Hal itu disampaikan Munafri di tengah meningkatnya keresahan warga akibat aksi brutal geng motor yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Makassar. Salah satunya penyerangan di Jalan Abu Bakar Lambogo yang menyebabkan seorang bocah berusia 13 tahun mengalami luka parah setelah ditebas parang.

Munafri pun mengapresiasi langkah tegas Polrestabes Makassar dalam menangani kasus geng motor. Menurutnya, tindakan cepat aparat kepolisian dibutuhkan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polrestabes Makassar yang telah bertindak dengan baik, bertindak dengan tegas dalam rangka menyelesaikan persoalan geng motor ini," kata Munafri, Kamis (14/5/2026).

1. Keluarga dinilai punya peran besar cegah anak terlibat geng motor

Barang bukti kasus geng motor brutal di Makassar, Selasa (12/5/2026). IDN Times/Darsil Yahya

Meski demikian, Munafri menilai persoalan geng motor tidak cukup ditangani hanya lewat penegakan hukum. Pengawasan dan pembinaan dari keluarga disebutnya punya peran besar agar anak-anak tidak terlibat dalam aksi kekerasan jalanan.

"Tentu ini bukan hanya tugas dari pihak kepolisian, tapi ini adalah tugas kita bersama untuk bagaimana dari keluarga sendiri bisa memberikan pemahaman bagaimana bahayanya hal-hal yang dilakukan oleh geng motor ini," katanya.

2. Pemkot Makassar siap dukung langkah kepolisian

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. IDN Times/Asrhawi Muin

Munafri berharap kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat diperkuat. Menurutnya, hal tersebut dibutuhkan agar pengawasan lingkungan berjalan lebih maksimal.

Dia juga menyatakan Pemerintah Kota Makassar siap memberi dukungan kepada kepolisian dalam penanganan geng motor. Dukungan itu termasuk penguatan keamanan lingkungan hingga tingkat RT dan RW.

"Terima kasih telah atas apa yang telah dilakukan dan insyaallah apa yang butuh untuk disupport dari pemerintah kota akan kami support secara penuh," katanya.

3. Pos kamling dan pengawasan lingkungan akan terus diaktifkan

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau Poskamling Mawar IV-A di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Selasa malam (9/9/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Selain itu, Munafri memastikan pos kamling dan pengawasan lingkungan akan terus diaktifkan. Pengawasan tersebut melibatkan camat, lurah, RT, dan RW untuk mencegah munculnya aksi kriminal jalanan.

"Tentu. Ini akan kami juga memastikan kepada teman-teman yang ada di wilayah, baik camat, lurah, sampai ke RT/RW untuk terus menjaga bersama-sama, menjaga lingkungan kita untuk memastikan keamanan lingkungan kita," katanya.

4. Instruksi tembak di tempat bagian dari prosedur polisi

Ilustrasi pistol (IDN Times/Sukma Shakti)

Terkait instruksi tembak di tempat terhadap pelaku geng motor yang membahayakan warga, Munafri menilai hal tersebut merupakan bagian dari prosedur aparat kepolisian. Instruksi itu sebelumnya disampaikan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana sebagai langkah tegas menghadapi aksi geng motor.

"Kalau saya melihat ini adalah mungkin bagian dari prosedur yang menjadi protap di mereka. Jadi sehingga aturan-aturan itu kita kembalikan menjadi aturan yang ada di wilayah kepolisian," katanya.