Pemkot Makassar Tambah Rp2 Miliar untuk Perlindungan Pekerja Rentan

01 Oct 2026, 09:42 WIB

Kota Makassar

2 min read

Intinya Sih

Pemkot Makassar menambah sekitar Rp2 miliar dalam APBD Perubahan 2026 untuk perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, seiring bertambahnya jumlah peserta.
APBD Perubahan Kota Makassar 2026 naik dari Rp5,1 triliun menjadi Rp5,26 triliun, termasuk tambahan sekitar Rp30 miliar untuk BPJS Kesehatan.
Kenaikan belanja APBD Perubahan ditopang penyesuaian SiLPA sekitar Rp209 miliar, sementara target pendapatan dirasionalisasi berdasarkan kemampuan realisasi hingga akhir tahun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan tambahan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran tersebut masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang telah disahkan pada Rabu (30/9/2026).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan, mengatakan tambahan anggaran tersebut berkaitan dengan bertambahnya jumlah pekerja yang mendapat perlindungan.

"BPJS Ketenagakerjaan yang kita jadi percontohan itu ada kenaikan juga. Kenaikannya bertambah orangnya untuk di perubahan ini," kata Dakhlan.

1. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan bertambah Rp2 miliar
ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)
Menurut Dakhlan, tambahan anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan relatif kecil. Pasalnya, penambahan tersebut hanya mengikuti peningkatan jumlah peserta yang memperoleh perlindungan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Tambahan anggaran BPJS Ketenagakerjaan berada di kisaran Rp2 miliar," katanya.
Selain BPJS Ketenagakerjaan, terdapat pula tambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan. Tambahan anggaran tersebut mencapai sekitar Rp30 miliar.
2. APBD Perubahan Makassar naik
Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)
Dakhlan mengatakan APBD Perubahan Kota Makassar 2026 meningkat dibandingkan APBD pokok. Kenaikan tersebut mencakup sejumlah alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan masyarakat.
"Di APBD perubahan ini ada kenaikan dari APBD pokok, dari Rp5,1 triliun menjadi Rp5,26 triliun," katanya.
3. Tambahan belanja ditopang SiLPA
Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)
Dakhlan menjelaskan kenaikan belanja dalam APBD Perubahan turut ditopang oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil reviu, terdapat penyesuaian SiLPA sekitar Rp209 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk menopang sejumlah kebutuhan tambahan belanja.
"Untungnya SiLPA kita agak besar. Jadi itu yang menutupi," katanya.
Selain memanfaatkan SiLPA, Pemkot Makassar juga merasionalisasi target pendapatan. Penyesuaian tersebut mengacu pada kemampuan realisasi hingga akhir tahun.