May Day 2026, Pedagang Minta Pemkot Makassar Hentikan Penggusuran PKL

01 Mei 2026, 23:35 WIB

Perwakilan pedagang menyuarakan penataan PKL tanpa penggusuran saat peringatan May Day 2026 di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (1/5/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya Sih

Pedagang kaki lima di Makassar menolak penggusuran saat May Day 2026 dan meminta penataan dilakukan tanpa menghilangkan ruang usaha masyarakat kecil.
Wali Kota Makassar membuka ruang dialog dengan pedagang untuk menampung aspirasi serta mencari titik temu terkait kebijakan penataan kota.
Pemkot Makassar tetap melanjutkan penataan sesuai aturan tata ruang, namun menyiapkan solusi ekonomi seperti akses KUR dan relokasi bagi pedagang terdampak.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Isu penataan pedagang kaki lima (PKL) turut mengemuka dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/5/2026). Perwakilan pedagang menyuarakan penolakan terhadap penggusuran dan meminta penataan berlangsung tanpa menghilangkan ruang usaha masyarakat kecil.

Aspirasi ini muncul di tengah rangkaian penertiban PKL yang sebelumnya berlangsung di sejumlah titik di Makassar, seperti Jalan Poros Asrama Haji, Jalan Bandang, Mariso, hingga Tamalate. Penertiban tersebut umumnya menyasar lapak yang berdiri di atas trotoar, badan jalan, dan saluran drainase.

Seorang perwakilan pedagang perempuan menyampaikan penataan tetap dibutuhkan. Penataan tersebut harus berlangsung secara adil dan manusiawi.

"Bukan berarti kita harus menggusur. Tetapi penataan yang harus ditata. Penggusuran itu bukan solusi tapi mari kita tata," katanya saat berorasi.

1. Pedagang siap ditata tapi bukan digusur

Suasana peringatan May Day 2026 di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (1/5/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Dalam forum May Day Fest tersebut, pedagang menegaskan kesiapan mengikuti aturan penataan selama tidak menghilangkan mata pencaharian. Seruan tersebut mendapat respons serentak dari peserta.

"Kita para pedagang, para pekerja itu siap ditata. Bagaimana saudara-saudara?" katanya yang langsung disambut jawaban betul.

Dia kembali menegaskan hal tersebut. "Siap ditata?" tanyanya. Sontak para perwakilan pedagang yang hadir menjawab siap.

2. Pemkot tetap buka ruang dialog untuk pedagang

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin diwawancarai usai peringatan May Day 2026 di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (1/5/2026). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Ditemui sesuai kegiatan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut peringatan May Day menjadi ruang terbuka untuk menampung aspirasi. Aspirasi tersebut termasuk dari pedagang sektor informal yang terdampak penataan kota.

"Di sini tempatnya untuk benar-benar kita memastikan bahwa Hari Buruh itu diperingati dengan ceria, mampu menyuarakan segala macam aspirasi," katanya.

Munafri menegaskan pemerintah berperan sebagai fasilitator. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas.

"Inilah merupakan cerminan dari bagaimana kita bisa mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan para pekerja dan buruh yang selama ini mungkin buntu di dalam ruang-ruang komunikasi," katanya.

Menurutnya, seluruh masukan akan dibahas lebih lanjut. Pembahasan itu bertujuan mencari titik temu.

"Kita sudah melihat apa yang menjadi fenomena itu. Inilah yang nanti akan menjadi ruang diskusi kita untuk mencari bagaimana titik temu," katanya.

3. Penataan tetap berjalan tapi disertai solusi ekonomi

Penertiban lapak PKL yang berdiri di atas trotoar dan menutup drainase di Jalan Daeng Tata Raya, dan Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Senin (16/2/2026). (Dok. Pemkot Makassar)

Menanggapi tuntutan pedagang, Munafri menegaskan penataan tetap mengacu pada aturan tata ruang. Trotoar dan saluran drainase, menurutnya, harus dikembalikan pada fungsi awal sebagai ruang publik.

"Hak-hak inilah yang harus dikembalikan kepada masyarakat yang ada di dalamnya sehingga pedestarian, selokan, bukan tempat untuk berjualan," katanya.

Sebagai bagian dari solusi, Pemkot juga menyiapkan skema dukungan ekonomi. Dukungan tersebut termasuk akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang terdampak penertiban.

"Insyaallah KUR ini bisa berjalan. KUR ini semakin ke sini prosesnya semakin mudah dan nilainya semakin besar untuk memberikan akses permodalan kepada saudara-saudara yang terdampak penertiban itu," katanya.

Selain akses pembiayaan, Pemkot Makassar sebelumnya juga menyiapkan relokasi ke sejumlah titik. Lokasi tersebut meliputi Terminal Daya, kawasan pasar, hingga rencana sentra UMKM tematik.